NGAMRAH- Data Pemkab Bandung Barat,
2017 KBB menerima jatah beras sejahteta (rastra) sebanyak 95.599 Kepala Keluarga (KK) meningkat dari yang sebelumnya hanya 86.908 KK. Dari 16 kecamatan di KBB, Cipatat menjadi salah satu daerah paling banyak menerima jatah rastra. Di Kecamatan Cipatat, warga penerima manfaat rastra berjumlah 9.548 KK. Sementara di Parongpong, itu tergolong sedikit yang hanya mendapatkan jatah 2.519 KK. Total pagu rastra tahun ini lebih dari 15.643.440 kilogram beras per tahun atau 1.303.620 perbulan.
Nah mulai awal 2018, pembagian beras sejahtera (rastra) akan digratiskan Kementerian Sosial. Hal itu berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Terpadu serta Nota Kesepakatan pada Rapat Koordinasi Nasional Data Terpadu tahun 2017 tentang Sinergi Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Program Penanganan Pakir Miskin.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat Heri Partomo membenarkan, bila surat edaran tersebut sudah diterima oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat pada pekan lalu. Isi dalam surat tersebut, kata dia, intinya bahwa pada awal tahun 2018 program rastra akan diberikan secara gratis bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau yang terdata sebagai masyarakat kurang mampu.
Namun, sampai saat ini belum ada juklak juknis dari Kemensos dan masih menunggu arahan selanjutnya. “Kami sudah menerima informasi awal dari Kemensos bahwa mulai tahun depan akan digratiskan untuk rastra ini, tapi sekarang nunggu juklak juknisnya mungkin dalam waktu dekat akan turun soal arahan petunjuknya,” ungkapnya, Selasa (7/11/2017).
Heri menambahkan, dengan digratiskan rastra tentu akan mengurangi beban masyarakat. “Rastra ini akan diberikan bagi keluarga kurang mampu. Harapannya dengan program tersebut masyarakat dapat terbantu tanpa harus mengeluarkan uang untuk membeli beras. Sehingga masyarakat akan dengan mudah mendapatkan beras untuk kebutuhan makan sehari-hari,” terangnya
Heri menambahkan, dengan program baru dari Kemensos ini juga untuk mengurangi beban dari setiap desa dalam membayar rastra setiap tahunnya. Sebab, bila melihat beberapa kasus ke belakang banyak juga desa yang menunggak pembayaran rastra kepada pihak bulog. “Artinya tidak akan ada lagi desa yang menunggak ke depannya,” paparnya.
Lebih jauh Heri menjelaskan, terkait soal jumlah penerima rastra gratis di Kabupaten Bandung Barat, saat ini pihaknya masih akan melakukan pendataan dan melakukan validasi data agar bantuan ini dapat tersalurkan tepat sasaran. “Kita masih mendata jumlah warga yang akan mendapatkan bantuan ini sekaligus akan melakukan koordinasi dengan dinas terkait. Kami ingin bantuan ini bisa tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh penerimanya,” ujarnya. (wie)
