593 Pabrik di Cimahi Berpotensi Merusak Lingkungan

CIMAHI – Sejauh ini permasalahan industri yang langsung bersinggungan dengan lingkungan dan masyarakat adalah persoalan limbah. Sebab, jika pabrik tidak mampu mengelola limbah dengan baik maka, dampak buruklah yang akan dirasakan oleh lingkungan sekitar.

Sepertihalnya di Kota Cimahi, dari 593 industri yang ada baik besar maupun kecil, berpotensi merusak lingkungan akibat limbah yang tidak dikelola dengan baik. Tak jarang akibat limbah tersebut pihak pabrik kerap bermasalah dengan warga sekitar. ‎Hal itu diperparah dengan tertutupnya pihak pabrik dengan masyarakat.

Sebagai contoh, belum lama ini pihak Kepolisan Daerah Jawa Barat telah menutup sedikitnya empat pabrik yang dianggap melakukan pencemaran lingkungan karena, dengan sengaja membuang limbah langsung ke aliran sungai.

Keempat perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan tersebut adalah, PT. Gede Indah (Cimahi). PT. Selaras Idola Abadi (Kabupaten Bandung) PT. Sinar Sukses Mandiri (Kabupaten Purwakarta) dan PT. Surya Tekstil (Kabupaten Karawang).

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cimahi, Muhamad Yani, mengatakan, pihaknya menyayangkan tindakan dari pihak perusahaan karena, tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah terkait pengelolaan limbah terpadu.

“Sekarang kita masih tunggu hasil perkembangan dari penyidikan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jabar. Apakah sesuai tuduhan atau bagaimana,” kata Yani, Minggu (4/2/2018).

Yani menambahkan, penutupan pabrik yang dilakukan oleh Polda Jabar ini perlu dijadikan pelajaran bagi para pemilik industri di Kota Cimahi.

“Pemilik pabrik jangan hanya berorientasi terhadap profit saja tapi, perhatikan juga lingkungan sekitar,” ujarnya.

Sejauh ini, masyarakat di wilayah Kecamatan Cimahi Selatan kerap menjadi korban ketidakpedulian pihak pabrik terhadap lingkungan sekitar. Terlebih, di wilayah Cimahi bagian selatan itu merupakan kawasan industri dan padat penduduk.

Yani pun mengakui, kondisi di wilayah Cimahi bagian Selatan, selama ini menjadi yang paling terdampak oleh aktivitas industri. Oleh sebab itu, pihaknya akan lebih tegas mengawasi aktivitas industri terutama, terkait pengolahan limbah terpadu.

“Tentunya kami tidak mau kecolongan lagi dengan adanya temuan industri lain yang mencemari lingkungan. Untuk pengawasan, tugasnya dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH),” tuturnya.

Meski banyak pabrik yang jelas-jelas menyalahi aturan, namun, pihak Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Industri, Kimia, Tekstil, dan Aneka pada Kemenperin, Achmad Sigit Dwiwahjono, hanya mampu mendorong industri khususnya di Cimahi agar, memininalisir dampak pencemaran lingkungan. Alasannya, untuk pengawasan kewenangannya ada di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

“Kami selalu mendorong bagaimana industri itu berwawasan lingkungan. Jadi standar baku mutu industri Indonesia itu merupakan acuan industri di Indonesia termasuk Cimahi,” ucapnya.

Di Kota Cimahi, sejauh ini pihak pabrik cenderung menutup diri sehingga, ketika timbul suatu masalah terutama dengan warga sekitar terkait pencemaran lingkungan, tidak pernah mendapatkan solusi. Tak hanya itu, sejauh ini pihak media pun kesulitan untuk melakukan konfirmasi kepada pihak industri.

Menanggapi hal tersebut, Achmad mengatakan, seharusnya pihak pabrik terbuka dengan pihak manapun. Jangan sampai ada yang ditutup tutupi apalagi, yang sifatnya meluruskan.

“Suatu permasalahan bisa diselesaikan dengan musyawarah,” pungkasnya.

Ditutupnya salah satu pabrik di Kota Cimahi yang dilakukan oleh Polda Jabar menadakan bahwa, pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang seharusnya dilakukan oleh DLH Kota Cimahi masih minim. (mon)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *