Ada Apa? Bang Eber Minta SPBU Sebelah Framhouse Ditutup

Anggota Komisi I DPRD KBB, Eber NH Simbolon

NGAMPRAH- DPRD Kabupaten Bandung Barat meminta Pemkab Bandung Barat u bersikap tegas dan tidak ragu untuk menindak bangunan yang terbukti menyalahi aturan. Seperti halnya pembangunan SPBU yang berlokasi di Desa Gudangkahuripan Kecamatan Lembang tepatnya di pinggir objek wisata Farm House yang masuk Kawasan Bandung Utara (KBU).

“Pembangunan SPBU di Lembang itu memang tidak sesuai dengan siteplan, untuk itu kami mendesak agar pembangunannya dihentikan, termasuk pemkab bisa bersikap tegas hingga melakukan penutupan bila tetap beraktivitas,” tegas Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat Eber Simbolon di Ngamprah, Kamis (22/2/2018).

Politisi Partai Hanura ini berencana akan mendatangi lokasi SPBU bersama dengan Komisi III serta dinas teknis terkait. Hal itu untuk memastikan bahwa pembangunan SPBU itu tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan. “Kami bersama-sama akan mendatangi lokasi SPBU-nya. Kita akan lihat siteplan termasuk ketersedian ruang terbuka hijau (RTH). Karena, lahan untuk RTH malah digunakan untuk penyimpanan BBM,” ujarnya.

Lebih jauh Eber menjelaskan, tak hanya SPBU, pihaknya juga bakal menyoroti soal pembangunan hotel, pasar modern dan bangunan lainnya yang terbukti tidak mengantongi izin. “SPBU itu salah satu contoh, masih banyak bangunan lainnya seperti hotel yang belum memiliki izin termasuk pasar modern (minimarket) yang kian marak di setiap wilayah,” sesalnya.

Khusus untuk pasar modern, tegas dia, pihaknya sudah mengusulkan revisi Perda tentang pasar modern. Sebab, perda soal pasar modern saat ini tidak jelas kewenangan penindakannya. “Usulan revisi sudah masuk ke badan legislasi dan tahun ini dipastikan sudah rampung. Dalam revisi perda nanti akan secara tegas menyebutkan kewenangan penindakan ada di satpol pp, agar penertiban pasar modern bisa lebih optimal,” tegasnya.

Sebelumnya, Forum Peduli Bandung Barat (Forbat) melakukan aksi unjukrasa di depan Kantor Pemkab dan DPRD Bandung Barat, Senin (19/2). Massa menuntut agar Pemkab Bandung Barat menutup dan menghentikan terhadap aktivitas pembangunan SPBU yang berlokasi di Desa Gudangkahuripan Kecamatan Lembang lantaran tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan.

Ketua Forbat Suherman menyatakan, aksi unjukrasa ini menuntut Pemkab bersikap tegas dengan kembali mengeluarkan surat teguran ketiga kepada pihak SPBU. Sebab, surat teguran kedua yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tak kunjung digubris oleh pemilik SPBU. “Sudah dua surat teguran dilayangkan, tetapi pembangunan terus berjalan. Kami minta Pemkab membuat surat teguran ketiga dan segera menghentikan pembangunan SPBU,” pungkasnya. (wie)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *