Politik

Ada Pejabat KBB Gencar Sosialisasi Jelang Pilkada 2024, Djamu : “Ini Wilayah Pembinaan Plt. Bupati”

NGAMPRAH–Menjelang pilkada 2018 lalu, ada seorang pejabat (PNS) Pemda Jabar melakukan sosialisasi politik melalui alat peraga berupa spanduk/Baner/plakat, dan berkunjung ke partai politik sebagai upaya memenuhi minatnya calon kepala daerah.

Ternyata ada pihak yang melek hukum, mengadukan yang bersangkutan ke Komisi ASN. Kenapa mengadukan ke lembaga ini ? Pemerhati Pemerintahan dan Politik, Djamu Kertabudhi mengatakan, Komisi ASN (KASN) kedudukannya sama dengan komisi lain sebagai lembaga pemerintah yang bersifat ekstrastruktural, independen dan keputusannya bersifat mengikat secara hukum, dan harus ditindaklanjuti oleh pimpinan lembaga pemerintah lainnya.

“Tugas KASN ini adalah menjaga netralitas ASN dan melakukan pengawasan terhadap profesi ASN. Saat KASN menerima pengaduan dari pihak, beserta kelengkapan alat bukti yang dipersyaratkan, dan terpenuhi, maka digelarlah proses persidangan,” ujar Djamu, Kamis (24/3/2022).

Seperti biasanya, dalam hukum acara ada alat bukti yang cukup, kesaksian, termasuk saksi Akhli yang ditunjuk KASN, dan penjelasan dari pelapor/terlapor. “Apabila terbukti maka KASN memberikan sanksi untuk ditindaklanjuti pejabat pembina kepegawaian baik dari pusat maupun daerah,” ungkapnya.

Apabila sanksi berat, terlapor dapat diberhentikan dari kedudukannya sebagai PNS. “Karena itu, dalam tulisan sebelumnya, saya pernah mengingatkan kepada pejabat ASN, berhati-hatilah apabila berminat masuk ke ranah politik,” tuturnya.

Ada rambu dan koridor hukum bagi ASN yang harus dipahami terlebih dahulu. UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN, beserta ketentuan turunannya seperti PP No.11 Tahun 2017 Tentang manajemen ASN, dan peraturan teknis yang dikeluarkan oleh MenPAN & RB, dan Mendagri, yang dikaitkan pula dengan UU No.10 Tahun 2016 mengenai pilkada.

Di KBB,sebut Djamu, ada hal yang menarik, ada pejabat ASN yang mulai melakukan sosialisasi dirinya yang secara transparan tampak minatnya sebagai kandidat dalam perhelatan politik pilkada 2024, dengan melalui alat peraga, pendekatan ke parpol dan secara sporadis bertatap muka dengan masyarakat.

“Berhati-hatilah tentang hal ini. Seharusnya hal ini wilayah pembinaan Plt. Bupati yang harus mengingatkan, dan dalam hal tertentu melarangnya. Dalam wilayah politik selalu ada seni yang perlu dimainkan. Tanyalah pada politisi & Akhli hukum,” pungkas Djamu. ***

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

To Top