Wakil Ketua Umum Adkasi Samsul Ma’arif
LEMBANG-Asosiasi DPRD Kabupaten Indonesia (Akasi) mengusulkan agar pilkada tidak dilaksanakan secara langsung melainkan dikembalikan kepada DPRD.
Usulan itu, tentunya dengan pertimbangan agar pilkada hemat biaya dan juga terbebas dari korupsi. “Rekomendasi ini hasil dari rakernas Adkasi yang akan disampaikan kepada DPR RI dan Presiden,” ujar Wakil Ketua Umum Adkasi, Samsul Ma’arif ditemui di Lembang KBB, Senin (9/4/2018).
Wakil Ketua DPRD KBB ini yakin, presiden bersama DPR RI akan menerima dan merevisi undang-undang pilkada langsung tersebut. “Karena ini adalah suara DPRD kabupaten se Indonesia,” sebutnya.
Masyarakat tidak akan kehilangan hak demokrasi nantinya. Masyarakat bisa memilih pemimpinnya di pemilu legislatif dan pemilihan presiden. “Dengan cara ini akan lebih efektif dan pilkada akan berbiaya murah. Kalau pilkada berbiaya murah kader-kader terbaik yang ada di DPRD kabupaten maupun di DPR RI bisa terjaring dan korupsi akan berkurang,” tuturnya. (wie)
Copyright secured by Digiprove 
