RAGAM DAERAH– Tak cairnya dana hibah DPD KNPI KBB sebesar Rp250 juta terus berpolemik. Sebelumnya, pengurus DPD KNPI KBB menggerudug DPRD KBB untuk meminta advokasi. Seakan menemui jalan buntu, belum ada kabar tindak lanjut dari dewan soal aduan KNPI tersebut.
“Terus terang kami kecewa tidak adanya tindak lanjut dari ketua DPRD. Aduan kami tidak direspon dengan benar,” kata Majelis Pemuda Indonesia (MPI) DPD KNPI KBB, Lili Supriatna kepada wartawan, Selasa 19 Desember 2023.
Lili mengaku, harus mengadu kepada siapa lagi ketika tidak ada respon dari wakil rakyat tersebut. Padahal, kata Lili, Pj Bupati seorang yang paham anggaran dan perundang-undangan. “Tapi Bandung Barat terjadi stagnan,” tegas Lili.
Sebelumnya, Bupati Bandung Barat sudah mengeluarkan surat keputusan bupati Nomor: 100.3.3.2/Kep-837-Dispora 2023 tentang Penetapan Bantuan Hibah kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bandung Barat Anggaran 2023 menetapkan bantuan hibah kepada KNPI KBB Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp250.000.000 dengan penerima hibah bernama Iip Saripudin yang dikeluarkan pada tanggal 21 September 2023 dan ditandatangani Pj Bupati Bandung Barat, Arsan Latif.
Lili mengatakan, dengan keluarnya SK Bupati tesebut, secara legal formal berketetapan hukum, dan KNPI berhak mendapat hibah tersebut. “Jadi kami mempertanyakan dari sisi mana ketegas dan keberhasilan dari seorang Pj Bupati untuk melakukan perbaikan di Bandung Barat dalam kurun waktu hitungan masuk ke 100 hari kerja,” sebutnya.
Kendati begitu, Lili mengaku, awalnya dirinya bangga terhadap pernyataan Pj Bupati yang menyatakan, akan pasang badan untuk kepentingan masyarakat.
“Pernyataan Pj Bupati menurut saya geli. Gak usah pasang badan seperti itu. Tapi itu sebuah kewajiban kepada masyarakat sesuai cita-cita terbentuknya Bandung Barat,” ungkapnya.
Seiringnya bergulirnya waktu, arah Pemerintahan Bandung Barat yang dipimpin oleh Pj Bupati pun menjadi tidak terukur. Salah satu contohnya seperti tidak adanya pembinaan terhadap kepemudaan, juga insan olahraga. “Hibah KNPI dihapus tanpa ada tendeng aling-aling juga hibah untuk KONI, Karangtaruna dihapus. Bahkan hibah untuk sarana olahraga lapang voli juga dihapus. Jadi perjalan Pemda Bandung Barat hari ini tidak jelas arahnya mau dibawa kemana padahal tinggal endingnya saja selama 16 tahun ini,” kata Lili.
Lili pun menilai, kehadiran Pj kinerja di tingkatan eselon dua semakin kelimpungan dengan aturan yang disampaikan Pj Bupati terhadap anak buahnya tersebut. “Malah semakin jelas pelayanan terhadap masyarakat semakin tidak terasa. Bahkan hubungan pemerintah dengan masyarakat semakin jauh. Jadi kinerja Pj Bupati harus dikoreksi oleh semua elemen masyarakat,” pungkasnya. ***
