Ahi Bilang Begini Dalam Sidang Lanjutan

 

foto istimewa
SIDANG: Terdakwa mantan Kepala BKSDM KBB, Asep Hikayat saat menjalani sidang lanjutan Pengadilan Tipokor PN Bandung, Senin (13/8/2018).

BANDUNG- Terdakwa mantan Kepala Badan Kepegawaian Sumberdaya Manusia (BKSDM) Kabupaten Bandung Barat, Asep Hikayat kembali buka suara dalam sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Senin (13/8/2018).

Asep Hikayat merupakan terdakwa dalam kasus suap yang melibatkan mantan Bupati Bandung Barat, Abubakar dan Mantan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan (Kadisperindag) KBB, Wati Lembana Wati serta Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) KBB, Adiyoto.

Pada sidang itu, Ahi–biasa terdakwa disapa mengaku, dirinya telah menyerahkan uang seluruhnya berjumlah Rp110 juta kepada H. Abubakar selaku Bupati Bandung Barat melalui Adyoto dan Weti Lembanawati untuk mencalonkan pencalonan Elin Suharliah – Maman S. Sunjaya sebagai Bupati dan Wakil Bupati KBB periode 2018 – 2023. Penyerahan uang dilakukan bertahap melalui staf Adyoto dan Weti Lembanawati.

Tidak hanya untuk keperluan pilkada KBB, Asep juga memberikan uang beberapa kali kepada Abubakar yang digunakan untuk biaya pengobatan di Rumah Sakit Borromeus Bandung. Untuk keperluan pengobatan, Asep menyerahkannya secara langsung, baik di ruang kerja bupati maupun di rumah sakit.

Sebelum pemeriksaan terdakwa, sidang diawali dengan agenda pemeriksaan saksi ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Ahli tersebut mengatakan, bahwa dirinya diberi sekitar 10 sampel suara. Meski kurang meyakinkan, suara yang ada dalam sampel tersebut diduga mirip suara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Anugrah dan bendaharanya, Erni Susanti. Berkali-kali Ketua Majelis Hakim Fuad Muhammadi, SH., MH dan Hakim Anggota Rodjai Irawan, SH mendesak agar saksi menyebut nama pemilik suara, ahli tidak menyebutnya meski dalam berita acara pemeriksaan sudah disebutnya.

Sidang lanjutan sudah ditentukan oleh majelis hakim yaitu pada 20 Agustus 2018 agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) pada tanggal 27 Agustus 2018 agenda pembacaan pembelaan Tlterdakwa atau pledoi, dan tanggal 3 September 2018 sidang putusan. (**)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *