RAGAM DAERAH– Komisi II DPRD KBB meminta PT Bangun Bina Persada selaku Pengelola Pasar Padalarang tidak membuat gaduh dengan aksi penyegelan sejumlah kios pedagang.
Komisi II dalam waktu dekat akan melakukan pemanggilan terhadap jajaran PT Bangun Bina Persada.
“Kami akan ngecek ke lapangan apa yang terjadi. Kalau memang masih bisa di fasilitasi akan kami fasilitasi jangan sampai membuat gaduh,” ujar Ketua Komisi II DPRD KBB, Sundaya, Kamis (21//2022).
Sundaya memandang, jika makna dari pembangunan pasar adalah untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Makanya, lanjut Sundaya pihaknya akan melalukan pemanggilan terhadap manajemen PT Bangun Bina Persada.
“Kalau memang ada persengketaan solusinya bagaimana kalau memang masalah sepele sebaiknya difasilitasi segera mungkin yang jelas kami akan panggil pihak manajemennya,” pungkasnya.
Humas PT Bangun Bina Persada, Daryo mengatakan, persoalan penyegelan kios sudah merupakan bagian dari proses awal sesuai dengan kesepakatan dengan para pedagang. “Penempatan mulai dari tiap lantai sudah ada kesepakatan dengan para pedagang,” kata Daryo.
Hanya saja, lanjut Daryo para pedagang mengindahkan kesepakatan tersebut kendati sudah ada surat pemberitahuan.
“Ada yang membandel sudah peringatan ke satu hingga ke tiga dengan memberikan edukasi tidak mengindahkan. Terpaksa kami menertibkan itu atas kesepakatan bersama para pedagang,” tuturnya.
Soal status kepemilikan lahan pasar, Daryo menyebutkan kewenangan itu ada di Pemda Bandung Barat.
Disinggung soal harga kios relatif mahal, kata Daryo, itu sudah tertuang dalam perjanjian kerjasama sejak awal per meternya. “Itu sudah dirapatkan dari awal sebelum pembangunan. Jadi tergantung orang melihatnya dari sisi mana? Bisa dikatakan mahal atau murah,” tutur Daryo. ***
