Aktivis 98 Minta Panwas Sikat ASN Dukung Paslon

SOREANG–Aktivis 98 menduga, ada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kab. Bandung yang ikut-ikutan menyukseskan salah satu pasangan calon di pilkada Kab. Bandung.

“Posisi ASN pun, rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik calon kepala daerah khususnya dari petahana. Saya minta Panwas sikat ASN yang ikut dukung incumbent,” kata Aktivis 98 Erik Fajar Marhaen, Selasa (29/9/2020).

Erik mengatakan, ASN berpeluang dimanfaatkan untuk mendukung calon petahana. Padahal ASN harus berdiri untuk semua golongan dan kelompok. Tugas ASN adalah melayani masyarkat bukan kepentingan politik tertentu,” kata Aktivis 98 Erik Fajar Marhaen, Selasa (29/9/2020).

Menurutnya, netralitas ASN harus ditegakkan oleh semua pegawai yang bekerja untuk negara agar tidak terjadi malpraktik politik yang akan mencederai demokrasi. “Keberpihakan ASN dalam politik praktis yang terjadi di beberapa daerah merupakan pelanggaran yang harus di pertanggung jawabkan oleh pihak-pihak yang berwenang dan yang tidak kalah penting partai politik tidak seharusnya memberikan ancaman atau bentuk intimidasi terhadap ASN,” katanya.

ASN juga sambung Erik, harus terhindar dari berbagai kepentingan politik yang berada di sekitar mereka. Pandangan yang objektif oleh ASN sendiri menandakan bahwa keberpihakan ASN hanya bekerja terhadap negara bukan untuk kepentingan politik manapun.

“ASN juga harus mengundurkan diri jika melakukan suatu kegiatan politik praktis. Untuk itu ASN harus benar-benar memiliki integritas jika mereka akan melakukan kegitan politik karena ASN sendiri memiliki tugas untuk melayani masyarakat bukan menjadi mesin politik,” tuturnya.

Keterlibatan masyarakat untuk ikut serta melaporkan ASN yang terlibat dalam kegiatan politik, kata Erik, harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang agar mendapat sanksi sesuai aturan yang berlaku. Sebab, regulasi terkait netralitas kepala desa (Kades) dalam ruang pemilihan diatur di UU Pemilihan dan termaktub di UU Desa No 6/2014 pasal 29 huruf G dan H.

“Sudah jelas ASN tidak boleh menjadi pengurus Partai Politik (Parpol) dan yang bersangkutan juga tidak boleh ikut serta dalam kegiatan kampanye (Pilkada)
Pasal 71 UU 10/2016 tentang Pilkada
juga menyebutkan pejabat negara, pejabat daerah, ASN, TNI/Polri, Kades/lurah atau sebutan lainnya dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon,” katanya.

Piihaknya menegaskan, para kepala desa dan perangkatnya harus bisa menempatkan dirinya pada posisi netral.***

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *