Padalarang

“Anak Istri Saya Mau Makan Apa?”

DEMO: Para sopir dan kernet truk sampah UPT Kebersihan Pemkab Bandung Barat saat unjuk rasa mogok beroperasi.

PADALARANG- Gaji bulan Oktober 2017
tak dibayar, puluhan sopir dan kernet sampah UPT Kebersihan Pemkab Bandung Barat melakukan aksi mogok beroperasi. Total sopir pegawai tidak tetap (PTT) yang melakukan mogok beroperasi ada 36 orang. Jumlah tersebut belum termasuk kernet.

“Soal gaji bulan lalu yang sampai kini belum dibayar. Padahal biasanya akhir bulan juga sudah cair,” katanya Perwakilan sopir, Abah Enjang (48), Senin (6/11/2017).

Enjang nyebutkan, dirinya dan karyawan lain tak pernah telat menerima gaji bulanan. “Bulan Oktober saja belum dibayarkan, anak istri saya mau makan apa?,” katanya.

Soal itu, kata Enjang, sudah dikumpulkan oleh Kepala UPT dan janjinya Jumat honor turun. “Tapi kalau janji itu meleset maka kami bisa saja melanjutkan aksi mogok ini nantinya,” kata dia.

Apud salah seorang kernet mengatakan, tetap menuntut haknya tersebut. “Pernah kami diajak rapat dan memang ada keterlambatan anggaran, tapi kami tidak mau tau karena sudah bekerja siang dan malam,” sebutnya.

Menurutnya, dalam sehari para sopir truk mengangkut 140-150 ton dari 10 kecamatan yang dilayani. “Satu rit daerah terdakat seperti Padalarang uang BBM Rp 180 ribu, Lembang Rp 2.11 ribu,” sebutnya.
UPT Kebersihan KBB memiliki 38 amrol dan dum truk empat mobil pick up, dan 12 motor kaisar.

Seperti diketahui, ada empat sopir yang beroperasi di wilayah Kota Baru Parahyangan, Pasar Tagog Padalarang, Parongpong, dan Cimareme. Mereka bersatatus sopir PNS, sementara untuk sopir PTT semuanya mogok beroperasi.

Kasubag TU UPT Kebersihan KBB Sahria mengatakan, honor bagi 196 PTT di UPT kebersihan belum turun lantaran anggaran APBD murni di UPT dialokasikan untuk sembilan bulan senilai Rp8 miliar lebih.Sedangkan sisanya sekitar Rp3 miliar dianggarkan di APBD Perubahan yang saat ini belum disahkan.

“Honor sopir itu untuk lulusan SMA ke bawah Rp1.650.000, sedangkan untuk lulusan D1 nilainya Rp1.750.000. Memang sampai kini belum dibayarkan karena APBD Perubahan belum disahkan,” jelasnya. (wie)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close