Ancam Tolak Pembangunan KCIC di Cikalong Wetan, KNPI KBB Minta Ini

 

Foto Hadi Wibowo/Ragam Daerah
Ketua DPD KNPI KBB Lili Supriatna melayangkan surat yang ditujukkan kepada direktur utama KCIC.

NGAMPRAH- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bandung Barat (KBB) ancam menutup dan menolak pembangunan Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) di kawasan Cikalong Wetan. Pemicunya adalah kecemburuan sosial masyarakat yang hanya menjadi penonton tanpa ada pemberdayaan tenaga kerja lokal.

KNPI pun tidak main-main. Soal itu, langsung melayangkan surat kepada Direktur Utama Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Surat bernomor 0020/DPD KNPI KBB/VII/2018 memohon dukungan pemberdayaan putra daerah dalam rangka penanggulangan pengangguran dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Pak bupati KBB terpilih (Aa Umbara Sutisna, red) mengarahkan untuk adanya pemberdayaan potensi kepemudaan juga masyarakat. Jadi kami mendukung langkah pak bupati dalam rangka pembangunan KCIC,” ujar Ketua DPD KNPI KBB, Lili Supriatna di Ngamprah, Kamis (18/8/2018).

Perlintasan kereta cepat di Kecamatan Cikalongwetan KBB ini nantinya akan dibangun kawasan ekonomi khusus dengan luas lahan kurang lebih 2.500 hektare. “Maka dari itu kami sepakat dengan pak bupati untuk melayangkan surat kepada pengembang agar melibatkan putra daerah dan koordinasi dengan pemerintah daerah agar kawasan itu tidak menjadi kawasan yang tertutup untuk masyarakat,” tutur Lili.

Lili berpandangan, jika kawasan tersebut menjadi kawasan tertutup oleh pengembang KCIC dan pengembangan ekonomi khusus diibaratkan membentuk negara di dalam negara. “Artinya keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah harus menjadi peran utama oleh pengembang KCIC,” kata Lili. Nah lanjut Lili, apabila pihak KCIC selalu merugikan masyarakat dalam hal pemberdayaan, pihaknya akan ikut menutup dan menolak pembangunan tersebut bersama pemerintah daerah. “Pembangunan ini jangan hanya menguntungkan kaum kapitalis saja tapi masyarakat di bawah juga harus merasakan jangan hanya menjadi penonton,” tuturnya. Masalah kecemburuan sosial itu, sebut Lili sudah terjadi. Tenga kerja asing dipekerjakan sementara masyarakat lokal tidak diperdayakan. “Masalah ini yang mendorong kami untuk melayangkan surat kepada pengembang KCIC, Pak gubernur, dan lembaga DPR RI jika pembangunan kereta cepat dan kawasan ekonomi khusus harus disikapi secara serius,” tegasnya.

Pembangunan kereta cepat yang memicu kecemburuan sosial ini, Lili meminta, jangan sampai ada pembiaran sehingga diperlukan fungsi kontrol dari pemerintah daerah dan DPRD. “Jangan sampai dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tandasnya. (wie)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *