NgamprahPolitikRagam Terkini

Anggota Dewan Ini Siap Dipotong Gajinya Bayar Rapid Test, Bagaimana dengan yang Lain?

NGAMPRAH– Anggota DPRD KBB Fraksi Gerindra, Hanes Lise mengaku, tidak mengetahui jika rapid test 50 anggota DPRD KBB difasilitasi oleh negara.

“Teu apal euy urang mah pas di umumkeun di rapid test indit we mayar oge siap da duit mah mawa (Gak tahu saat diumumkan di ralif test pergi aja. Bayar aja siap duit bawa kok),” katanya kepada redaksi ragam daerah, Jumat (17/4/2020).

Politisi Gerindra ini mengaku, gajinya siap dipotong untuk mengganti rapid test yang difasilitasi oleh Pemkab Bandung Barat melalui Dinas Kesehatan.

“Bisi sisirikan mah tinggal di potong we gampil mangga kang Lilahi Raala abdi mah (Takut ada kecemburuan tinggal dipotong aja gampang),” tuturnya.

Para anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjalani rapid test secara serempak yang dilakukan di Kantor DPRD KBB di Jalan Raya Tagog Padalarang, Kamis (16/4/2020). Semua anggaran rapid test yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada yang terpapar atau tidak Virus Corona (Covid-19) tersebut, semuanya ditanggung oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan.

Kondisi tersebut memantik kritikan keras dari masyarakat KBB dan juga kalangan pengamat kebijakan publik. Mereka menganggap, semestinya yang harus menjadi prioritas melakukan rapid test adalah masyarakat yang di lingkungannya ditemukan suspect Corona, atau yang ada status ODP ataupun PDP. Termasuk juga mereka yang baru mudik dari daerah zona merah Corona.

“Anggota DPR RI di Jakarta saja tidak berani rapid test pakai uang negara. Kenapa di KBB melakukannya? Apa gak bisa pake uang sendiri? Biarlah alat rapid test yang ada dipakai buat masyarakat,” kata salah seorang warga, Iwan (35).

Ketua Pusat Kajian Politik Ekonomi dan Pembangunan (Puskapolekbang) KBB, Holid Nurjamil menilai, anggota dewan semestinya lebih peka tidak membebankan biaya rapid test ke negara. Apalagi kondisi saat ini semua anggaran SKPD dipotong untuk penganan Covid-19, sesuai dengan arahan dari Kemendagri bahwa APBD harus dianggarkan minimal 50% bagi penanganan bencana non alam ini.

“Ya mestinya malu. Wakil rakyat di pusat (DPR RI) saja dikritik habis-habisan saat mereka mau pakai uang negara untuk rapid test, tapi di KBB malah dilakukan. Apa tidak bisa anggota dewan melakukan rapid test mandiri, toh biayanya juga tidak lebih dari Rp1 juta?” sindirnya.

Menurutnya, keberadaan alat rapid test itu semestinya diperuntukan bagi masyarakat KBB yang belum tentu semua mampu jika harus melakukan test mandiri. Apalagi saat ini ada beberapa kecamatan yang sudah mulai kedatangan para pemudik dari zona merah yang menjadi status ODP. Bahkan di wilayah selatan saja, untuk satu kecamatan sudah ada sekitar 1.700 pemudik dari Jakarta dan sekitarnya yang pulang ke rumah mereka.

“Jumlah 50 alat rapid test sangat berharga, apalagi Dinkes juga mengaku kekurangan alat rapid test karena permintaan warga yang ingin ditest melebihi kuota. Makanya saya sangat menyayangkan sikap para anggota dewan tersebut,” tegasnya.

Ketua DPRD KBB Rismanto menyebutkan, kegiatan rapid test ini dilakukan sesuai prosedur normatif dimana pihak Sekretariat Dewan mengajukan permohonan ke dinas terkait. Anggota DPRD sebagai pejabat publik menjadi elemen yang harus melakukan rapid test. Ini dikarenakan dalam kegiatan kesehariannya sering bertemu dengan banyak orang. Terkait dengan anggaran pihaknya tidak mengetahui besarannya, karena semua sudah ditanggung penyelenggara.

“Kami hanya mengikuti jadwal, dan baru kali ini dilakukan rapid test. Semua anggota dewan diundang untuk ikut, untuk alat dan anggaran semua ditanggung oleh pihak penyelenggara (dinas),” ucapnya. (***/wie)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close