APBD KBB 2018 Berpotensi Silpa Cukup Besar

 

NGAMPRAH- Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Apung Hadiat Purwoko mengatakan, telah melakukan penyerapan anggaran sebesar 40 persen sedangkan anggaran 48 persen dari penyerapan distribusi sampah. “Jadi sisa waktu yang ada triwulan tiga dan empat akan optimal,” kata Apung ditemui di ruang kerjanya, Kamis (2/7/2018).

Apung menyebutkan, mekanisme proses lelang pun tengah dilakukan secara normatif. “Lelang sedang proses rancangan anggaran biaya dan speknya sesuai target tinggal tunggu pengumuman panitia lelang,” tuturnya.

Selama ini juga, kata Apung, tidak ada kendala sesuai mekanisme persentasi penyerapan anggaran per tri wulan pertama 20 persen, triwulan kedua 30 persen, dan triwulan ke empat 20 persen. “Jadi tidak ada hambatan karena dilihat dari regulasi pencairan,” katanya. Pagu anggaran Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp 16 miliar, sebesar Rp 12 miliar unit pelaksana teknis dan Rp 4 miliar belanja langsung dan tidak langsung termasuk gaji pegawai.

Sementara itu, Pengamat Politik dan Pemerintahan, Djamu Kertabudi mengatakan, paruh waktu tahun 2018 sudah lewat dan sudah masuk bulan ke 7. Sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD KBB di bidang pengawasan telah mencatat terdapat tujuh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemda KBB dalam merelisasikan program yang dianggarkan dalam APBD 2018 baru terserap 30%. Bahkan ada SKPD yang masih Nol %. “Dalam konteks kinerja pengelolaan keuangan daerah, hal ini menunjukan trend yang cukup mengkhawatirkan,” kata Djamu.
Secara administratif, sebut Djamu, menjadi kewajiban Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekda untuk melakukan evaluasi dan pembinaan kepada SKPD yang bersangkutan dan secara politis menunjukkan, bahwa sistem pengendalian internal yang dilakukan bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah belum optimal. :Apabila hal ini dibiarkan akan bertumpuknya dokumen pencairan di akhir tahun dan banyak program/proyek yang tidak dapat direalisasikan,” tuturnya.

Akhirnya, lanjut Djamu, berpotensi semakin besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (silpa) atau dana yang tidak dapat diserap pada tahun 2018 ini. “Kita cukup prihatin bahwa silpa APBD tahun 2017 yang lalu sampai dibesaran 300 milyar lebih. Akhirnya yang dirugikan masyarakat itu sendiri,” ungkapnya.

Djamu menyarankan, Penjabat Bupati KBB dalam masa bakti 60 hari ini tidak perlu berpikir inovatif yang sulit dilakukan, sebaiknya fokus dan konsentrasi dalam penanganan realisasi anggaran agar pelayanan publik tidak terganggu. (wie)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *