APH Diminta Telusuri Hibah KONI Cair Rp 10 Miliar di Tengah Corona, Labrak Surat Instruksi Bupati & Keputusan Bersama Mentri

CIMAHI– Cairnya hibah dana KONI KBB Rp 10 miliar pada April lalu di tengah Pendemi COVID-19, pernah diprotes DPRD KBB. Padahal, bupati sudah mengeluarkan Surat Instruksi Bupati Bandung Barat Bernomor: 900/963/BPKD Tentang Penghentian Belanja Daerah yang Bersumber Dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2020.

Tentunya, surat instruksi itu menindaklanjuti keputusan bersama Mentri Keungan Nomor 119/2813/SJ Nomor 117/KMMK 07 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka penanganan corona (COVID-19).

Surat instruksi bupati itu meminta sekda dan kepala perangkat daerah pengguna barang menghentikan seluruh pengajuan penghentian pencairan belanja, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan kecuali :

1. Belanja pegawai pada belanja tidak langsung.

2. Belanja Hibah pada belanja tidak langsung yang terkait dengan percepatan penanggulangan penyebaran COVID-19 serta seluruh dampaknya.

3. Belanja tidak terduga.

4. Belanja langsung yang berkaitan dengan percepatan penanggulangan penyebaran COVID-19 serta seluruh dampaknya.

5. Belanja pada kegiatan penyedian jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.

6. Belanja pada kegiatan jasa kebersihan kantor.

7. Belanja jasa non PNS.

8. Belanja pada kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.

9. Belanja bahan bakar minyak.

10. Belanja jasa profesi tenaga ahli.

Melaksnakan instruksi ini dengan sebaik-baiknya rasa tanggungjawab serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara periodik kepada Bupati Bandung Barat yang ditanda tangani langsung oleh Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna pada tanggal 17 April 2020.

Pengamat Birokrasi, Dodi Ahmad Sopiandi menegaskan, seharusnya Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) tidak merekomendasikan pencairan tersebut. “Jika begini jelas melabrak surat edaran bersama mentri dan instruksi bupati berkiatan dengan penanganan COVID-19,” kata Dodi Sabtu (19/9/2020).

Dodi pun menyebutkan, jika pencairan dana hibah KONI tidak pengajuannya ada tidak disebutkan di situ untuk COVID-19 proposal KONI paling berkaitan saja dengan keolahragaan,” tuturnya.

Pihaknya pun meminta aparat penegak hukum untuk menelusuri proposal yang diajukan KONI cair disaat pendemi COVID-19.

Sementra itu, kasus itu pun kini mencuat atas dugaan penyelewengan dana hibah KONI sebesar Rp 10 miliar.

Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Cimahi kembali mengundang saksi untuk mengungkap dugaan penyelewengan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bandung Barat (KBB).

KONI KBB mendapat jatah dana hibah tahun 2020 sebesar Rp20 miliar, namun dana hibah itu baru sebesar Rp10 miliar dari Pemerintah Daerah KBB.

Dana hibah KONI sebesar Rp10 miliar itu diduga tidak tersalurkan kepada sejumlah pengurus cabang olahraga, pelatih maupun atlet.

Kanit Tipikor Satreskrim Polres Cimahi, Iptu Herman Saputra mengatakan, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) KBB, Agustin Piryanti sudah memenuhi undangan Tipikor untuk dimintai keterangan. Agustin dicecar pertanyaan terkait pencairan dana hibah KONI KBB tahun 2020 dari APBD Bandung Barat.

“Kita sudah periksa juga BPKAD KBB. Dari jawabannya mereka membenarkan menyerahkan uang berdasarkan permintaan Dispora, lalu menyerahkan uang Rp10 miliar ke KONI KBB,” ungkap Herman, Jumat (18/9/2020).

Di luar pencairan dana hibah sebesar Rp10 miliar, Agustin mengaku dirinya tidak mengetahui aliran dana hibah oleh KONI KBB. Herman menyebutkan, anggaran Rp10 miliar itu menjadi kewenangan KONI KBB setelah pencairan dari BPKAD KBB.

“Kalau untuk penyaluran mereka tidak tahu karena urusan KONI KBB sepenuhnya. Intinya mereka hanya membenarkan sudah memberikan uang Rp 10 miliar,” jelas Herman.

Herman menyampaikan, dua saksi sebelumnya sudah memenuhi panggilan. Dua saksi tersebut yakni Sekertaris Umum KONI KBB dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Dengan hadirnya Kepala BPKAD, Tipikor saat ini sudah mendapat keterangan dari tiga saksi.

Penyelidikan dugaan kasus korupsi ini, lanjut Herman, sedikit terganjal atas tidak hadirnya Bendahara KONI KBB, Ade Suratman. Menurutnya, Bendahara KONI merupakan saksi kunci dari kasus ini.

“Sebetulnya tidak ada kendala, hanya belum hadirnya bendahara agak mengganjal proses, karena bendahara yang tahu kemana saja uang ini disalurkan,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala BPKAD KBB Agustin Piryanti menolak untuk berkomentar. Agustin dimintai keterangan terkait pencairan dana hibah KONI KBB. Didampingi oleh Sekertarisnya, Agustin diperiksa lebih dari tiga jam di Unit Tipikor Polres Cimahi.

“Pokoknya sekarang no comment dulu ya,” katanya singkat saat ditemui di Polres Cimahi. ****

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *