Politik

Arsan Latif Maju Mencalonkan Bupati KBB?

POTRET: Pj Bupati Bandung Barat, Arsan Latif mengenakan pakaian adat Sunda saat meninjau Alun-alun Lembang yang baru saja diresmikan. Ft dok ragam daerah

RAGAM DAERAH– Dirjen Otda Kemendagri sempat menyebutkan bahwa penjabat kepala daerah bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah apabila sebelumnya mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatan penjabat kepala daerah.

Pendapat Dirjen Otda itu bertitik tolak pada tafsir pasal 7 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada bahwa Calon Gubernur dan Wakilnya, Calon Bupati dan Wakilnya, serta Calon Walikota dan Wakilnya harus memenuhi persyaratan sbb: Huruf q : Tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali kota.

“Sehingga ditafsirkan bahwa Penjabat Kepala Daerah bisa mencalonkan apabila mengundurkan diri sebelumnya dari jabatan itu,” ujar Pemerhati Pemerintahan dan Politik UNUR, Djamu Kertabudhi, Selasa 16 Januari 2024.

Namun demikian, penafsiran seperti itu akan berbeda apabila memperhatikan penjelasan pasal 7 ayat (2) huruf q UU No.7 Tahun 2016 ini yang berbunyi : “Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota mengundurkan diri untuk mencalonkan diri menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati dan calon Walikota” .

Dengan demikian, KPU Pusat sempat menanggapi atas pendapat Dirjen Otda tersebut di media yang menyatakan, dalam UU No. 10 Tahun 2016 sudah jelas bahwa Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota tidak bisa mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota.

“Ketentuan ini akan dituangkan dalam Peraturan KPU tentang Persyaratan dan Pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota, yang akan ditetapkan pada waktu yang ditentukan,” sebutnya.


Pendapatnya, sebut Djamu, dapat dijadikan referensi atas diskursus dan asumsi berbagai pihak di KBB yang kian mengemuka menjadi perbincangan publik, tentang kemungkinan Penjabat Bupati Bandung Barat Arisan Latif mencalonkan diri dalam kontestasi pilkada KBB 2024.

“Lain halnya, apabila atas kebijakan Pemerintah Pusat berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada tiga bulan kedua (Maret 2024) masa jabatan Penjabat Bupati Bandung Barat, ternyata Arsan Latif diberhentikan, dan diganti sebagai Penjabat Bupati Bandung Barat karena tidak memenuhi kriteria atau indikator keberhasilan sebagaimana telah ditentukan Pemerintah Pusat. Wallohu A’lam,” pungkas Djamu. ***

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top