RAGAM DAERAH–Dinas Kesehatan (Dinkes) KBB dan instansi terkait lainnya berhasil menurunkan angka stunting di wilayah KBB kurang lebih 770 bayi selama 3 bulan terakhir pada tahun ini.
Artinya intervensi yang dilakukan Pemkab Bandung Barat sudah tepat sasaran, dan ini bisa menjadi tolak ukur dimana selama 3 bulan semua upaya tepat sasaran.
Sebelumnya, pasca Pj Bupati Bandung Barat, Arsan Latif dilantik pada 20 September 2023, program yang pertama digerakkan adalah penanganan stunting.
Arsan pada saat itu, secara marathon keliling kecamatan memastikan akurasi data prevelansi stunting di 16 kecamatan se-KBB.
Terbukti langkah yang diambilnya cukup strategis sehingga mengalami penurunan. Arsan berjanji untuk menurunkan angka stunting lebih banyak lagi, pihaknya terus mengoptimalkan program yang ada.
“Untuk penurunan angka stunting akan terus dioptimalkan, dimana angka kelahiran yang terus bertambah,” ujar Arsan Latif disela-sela peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) tahun 2023 tingkat KBB di Lahan Parkir eks Giant-Kotabaru Parahyangan, Padalarang, Kamis 28 Desember 2023.
Pada tahun 2024, Pemkab Bandung Barat masih fokus penanganan stunting dengan melakukan intervensi penganggarannya.
Hal itu, sudah menjadi komitmen Pemkab Bandung Barat untuk memberikan perhatian penuh terhadap pelayanan kesehatan, melalui intervensi anggaran.
“Ini menjadi perhatian yang penting karena semua menyangkut manusia masa depan. Jadi semua memang harus dibebankan kepada APBD,” jelasnya.
Meski demikian, dalam penanganan stunting inipun pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Peranan masyarakat cukup memberikan andil dalam perjalanan penanganan serta pencegahan stunting tersebut.
Selain penanganan stunting, Pemkab Bandung Barat juga fokus terhadap penanganan penyakit lainnya, seperti TBC.
Penderita TBC di wilayah KBB cukup tinggi sehingga perlu penanganan yang cukup serius. Alhasil, semua penyakit yang berpotensi penderitanya tinggi, menjadi prioritas program Pemkab Bandung Barat.
“Memang sudah menjadi prioritas, seperti tuberculosis, DBD. Oleh karena itu, sangat ditekankan untuk tidak berhenti di. alokasi anggaran yang ada. Semua harus didanai dari APBD, walaupun tidak ada alokasinya. Karena ini menyangkut pelayanan dasar,” pungkasnya.***
