Kota BandungPemerintahanRagam Terkini

ASN Kota Bandung Terus Menyusut 50%

BANDUNG– Siap-siap Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bakal kekurangan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terhitung 2025. Tak tanggung-tanggung, penyusutan mencapai 50% berdasarkan data dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bandung. “Setiap tahun angka PNS yang pensiun di kita terus bertambah,” ujar Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bandung, Tjep Dahyat, kepada wartawan Senin (9/12/2019).

Dari jumlah ASN Pemkot Bandung saat ini sebanyak 15.460 orang formasi paling banyak ada di Dinas Pendidikan (Disdik).
“Yang pensiun tahun ini sebanyak 929 orang tiap tahun pasti akan bertambah,” kata Tjep.

Berdasarkan catatan BKPP, puncaknya akan terjadi pada 2022, yaitu jumlah PNS yang pensiun mencapai 1.186. Namun pada tahun 2023 akan menurun menjadi 1163 orang. Tahun 2024 sebanyak 885 orang, tahun 2025 sebanyak 852 orang.
“Sehingga pada 2025, jumlah PNS berkurang kurang lebih setengah dari jumlah sekarang,” papar Tjep.

Untuk mengatasi itu, penambahan PNS tiap tahun jumlahnya akan sama dengan jumlah yang pensiun. “Pemerintah pusat punya konsep zero growth, jadi jumlah yang pensiun, akan diganti dengan jumlah yang masuk dengan jumlah yang sama,” papar Tjep.

Namun pada praktik di lapangan, jumlah PNS masih saja kurang. Sehingga akan dipenuhi dengan cara merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). “P3K mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan PNS. Seperti mendapatkan gaji tunjangan kinerja. Namun tidak mendapat pensiun dan NIP,” terang Tjep. Di pusat, lanjut Tjep, keberadaan P3K ini, sudah bisa mendudukan posisi eselon 2, atau setingkat dirjen. “Namun, di daerah hal itu belum bisa,” terangnya.

Anggota Komisi A DPRD Kota Bandung Aan Andi Purnama mengatakan, pihaknya mempertanyakan berapa sebenarnya kebutuhan persisnya PNS di Kota Bandung. “Selain itu, kami juga meminta beban kerja setiap SKPD. Karena ada SKPD yang kelebihan beban kerja namun ada juga yang kelebihan SDM,” paparnya. Untuk itu Aan menilai, perlu adanya kajian mengenai beban kerja ini agar beban kerja tidak tumpang tindih. “Selama ini, BKPP belum pernah memberikan laporan mengenai beban kinerja ini sehingga kami tidak punya bayangan,” tandasnya. ***


Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close