Komandan Banser Jawa Barat, Yudi Nurcahyadi. ft dok pribadi
BANDUNG— Operasi tangkap tangan KPK dalam praktek korupsi bansos covid 19 di Kementerian Sosial menjadi bukti kuat bahwa skema bansos dengan bentuk natura atau sembako berpotensi kuat adanya penyelewengan dan penyalahgunaan oleh para pemangku kebijakan anggaran.
Demikian dikatakan Komandan Banser Jawa Barat, Yudi Nurcahyadi dalam rilisnya diterima redaksi ragam daerah, Senin (7/12/2020).
Menurutnya, dalam kondisi bencana dan darurat proses pengadaan barang dilakukan dengan penunjukan langsung agar cepat bisa disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Demikian pula dalam proses penganggaran, pemerintah memiliki kewenangan besar tanpa pengawasan dari legislatif.
“Titik rawan korupsinya ada dalam pengadaan barang sembako. Ada potensi kolusi yang melibatkan orang dekat pejabat, mark up harga, konflik kepentingan, feedback dan kecurangan,” katanya.
Berkaca dari kasus kemensos, lanjut Yudi, praktik serupa bukan hal tidak mungkin terjadi pada institusi lainnya termasuk di pemerintah provinsi Jawa Barat. “Karena itu, kami meminta aparat penegak hukum baik KPK maupun kepolisian untuk menyelidiki bansos Covid -19 pada Pemerintah Orovinsi Jawa Barat yang mengalokasikan anggaran bansos Rp 4 triliun lebih,” ungkapnya.
Sejak awal pandemi, pengelolaan bansos covid 19 oleh Pemprov Jawa Barat, sebut Yudi sangat semrawut, dari mulai penganggaran yang tidak transfaran, pendataan amburadul, miskordinasi lintas sektoral, distribusi penerima manfaat tidak tepat sasaran, kualitas barang yang buruk seperti kasus telor busuk yang dibuang menjadi indikator penting perlunya penyelidikan bansos covid Pemprov Jabar.
“Sejak awal, Banser Jabar meminta agar skema bansos covid ini dilakukan secara tunai, karena itu jauh lebih epektif dan efisien dibandingkan dengan skema natura atau sembako,” katanya.
Banser Jabar meminta kepada aparat penegak hukum baik KPK maupun kepolisian untuk melakukan penyelidikan bansos Covid-19 yang dilaksanakan Pemprov Jawa Barat. **
