Bantuan Pangan Non Tunai Kabupaten Bandung Turun Februari

PROGRAM: Dinsos, bulog dan APDESI saat membahas bantuan non tunai yang akan turun pada Februari tahun ini.

SOREANG- Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Bandung bakal turun pada pertengahan Februari tahun ini. Soal itu, Dinas Sosial, Badan Urusan Logistik (Bulog) bersama Forum Bumdes Kabupaten Bandung membahas perubahan bantuan rastra ke Bantuan Pangan Non Tunai, di Kantor APDESI Kabupaten Bandung, Kamis (1/2/2018).

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Nia Nindhiawati mengatakan, kegiatan itu merupakan persiapan dalam rangka program BPNT yang akan digulirkan di Februari tahun ini,  juga sebagai konsekwensi mengedepankan BUMDES  (Badan Usaha Milik Desa) agar menjadi yang terdepan di dalam melayani masyarakat melalui program BPNT.

“Alangkah indahnya bila semua lini terjalin kolaborasi, antara BUMDES sebagai badan usaha sosial yang menyalurkan barang dan puskesos sebagai penyedia data, dalam hal ini kita harus menyamakan komitmen dan presepsi,” sebutnya.

Nia menjelaskan, hasil pendataan Kemensos 2018 untuk keluarga penerima manfaat yang terdata di Kabupaten Bandung sekitar 168.246. “Ini merupakan hasil pendataan faktual yang dijalankan puskesis agar program ini bisa dirasakan oleh masyarakat yang betul-betul menjadi kelompok penerima mangaat agar tidak terjadi masalah dikemudian hari,” sebutnya.

Sementara itu, Wakil ketua APDESI Kabupaten Bandung, H. Dadang, mengatakan, APDESI hanya sebagai fasilitator di dalam pertemuan pihak BUMDES, SLRT dari Dinas Sosial dan Bulog. “Kegiatan ini juga merupakan upaya bagaimana pihak BUMDES menangkap peluang yang ada, baik secara sosial dan peningkatan ekonomi masyarakat di desa masing -masing,” sebutnya.

Perwakilan Bulog Kabupaten Bandung, Yayat, mengatakan, pada dasarnya Bulog siap dengan perubahan dari Rastra Ke BNPT ini. “Sebagai mitra BUMDES akan menyediakan komoditi yang dibutuhkan masyarakat dengan harga yang sesuai pasaran,” terangnya.

Ketua Forum Bumdes Kabupaten Bandung, Dede Abdul Munir, menjelaskan pihaknya menyikapi dengan positif, karena sesuai dengan peranan dan tujuan Bumdes untuk mensejahtrakan masyarakat.

Menurutnya, Bumdes sebagai badan usaha, dalam hal ini lebih mengedepankan sisi sosialnya. “Program BPNT ini merupakan program kesejahtaraan sosial untuk masyarakat, kalaupun nanti ada keuntungan dari selisih harga dan efisiensi kegiatan, akan dikembalikan lagi untuk kesejahtraan masyarakat,” tandasnya. (fen)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *