Baru 45 Ribu Warga KBB yang Ikut KB

PROGRAM: Rakor KKBPK Jawa Barat. DPPKBP3A KBB menarget 45 ribu peserta KB.

NGAMPRAH – Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi sasaran utama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk menjadi akseptor KB baru pada program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Pasalnya, PUS ini merupakan pasangan yang tidak ber-KB namun tidak mau hamil lagi paska kehamilan.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Asep Wahyu didampingi Kabid KB dan KR (Kesehatan Reproduksi), Aam Lia mengatakan bahwa PUS ini menjadi sasaran utama akseptor KB. Dimana, untuk tahun ini peserta KB baru ditargetkan sebanyak 45 ribu akseptor.

“Fokus utama peserta KB baru ini menyasar pasangan usia subur terutama bagi mereka yang tidak mau punya anak lagi pascakelahiran anak pertamanya,” kata Asep di Ngamprah, Jumat (23/3/2018).

Dia menjelaskan pasangan usia subur ini menjadi sasaran utama lantaran mereka rata-rata masih minim akan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi (kespro). Dengan memberikan penyuluhan tentang program KB, diharapkan bisa menekan angka kematian ibu (AKI) saat melahirkan.

“Semakin banyak informasi yang diterima dan pengetahuan yang dimilikinya akan semakin banyak pengetahuan yang dimilikinya, sehingga mereka bisa menentukan alat kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhanya,” jelasnya.

Adapun dari target 45 ribu akseptor baru, berdasarkan penggunaan alat kontrasepsi (alkon) non hormonal sebanyak 6088 diantaranya 4185 IUD, 378 MOW, 132 MOP, dan Kondom 1413. Sedangkan, untuk alkon hormonal ditargetkan sebanyak 39754 akseptor, diantaranya 7611 implant, 1190 Pil dan 20853 suntik.

” 23,79 persen merupakan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang-red). Sisanya sekitar 76 persen non MKJP,” ungkapnya.

Dia menjelaskan wilayah Kecamatan Lembang menjadi sasaran akseptor paling besar lantaran memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak. Sedangkan sasaran akseptor paling kecil berada di Kecamatan Saguling dan Batujajar.

“Program KB ini sebenarnya terintegrasi dengan program Kampung KB. Dimana setiap kecamatan wajib memiliki tiga kampung KB,” jelasnya.

Lebih lanjut Asep menjelaskan bahwa program KB bukan hanya sekedar pada alat kontrasepsi. Namun beradasrkan Undang-undang nomor 52 tahun 2009 bahwa program KB itu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sejahtera, sehat, dan berkualitas.

“Jadi masih banyak masyarakat yang mengasumsikan bahwa ikut program KB itu hanya penggunaan alkon saja. Padahal program KB itu bagaimana caranya membangun ketahanan keluarga,” pungkasnya. (wie)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *