Bersitegang, Sidak Komisi III ke Sarana Olahraga Berkuda di Cisarua

Komisi III DPRD KBB saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) masuk ke lokasi sarana berkuda di Kp Panyandaan, Ds Padaasih, Kec. Cisarua KBB yang sedang tahap penyelesaian pembangunan pada Selasa (26/1/2020). Ft Hadi Wibowo/Ragam Daerah.

CISARUA— Pemilik sarana olahraga berkuda di RT 01 RW 01 Kampung Panyandaan, Desa Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB) meradang. Dia tidak terima rombongan Komisi III DPRD KBB melakukan inspeksi mendadak (Sidak) masuk ke lokasi yang sedang tahap penyelesaian pembangunan pada Selasa (26/1/2020).

Diduga, sarana olahraga itu tidak mengantongi perizinan dari Pemkab Bandung Barat, yang lokasinya berada di Kawasan Bandung Utara (KBU).

Rombongan Komisi III bersama pejabat PUPR, Kepala Desa, dan Camat sidak setelah mendapat keluhan dari warga soal pembangunan sarana olahraga berkuda itu.

Namun ketegangan, terjadi ketika pemilik tidak terima dengan sidak tersebut. “Bapak dari mana? Kenapa tidak ada pemberitahuan kepada kami,” kata pemilik sarana olahraga itu. Setelah dijelaskan oleh Ketua Komisi III Iwan Ridwan si pemilik baru mengerti.

Kepala Desa Cipada Kecamatan Cisarua, Deden Mukzizat pun sempat meradang lantaran dirinya tidak merasa mengizinkan pembangunan sarana olahraga itu.

“Ini tidak saya izinkan. Ketika itu ada audens di Desa Padaasih karena berdampak pada pencemaran air di beberapa wilayah di desa kami,” katanya.

Khawatiran warga lantaran sarana olahraga yang juga terdapat kandang kuda, kotorannya bisa mencemari air yang dikonsumsi oleh warga. “Ini kan ada kandang kuda. Warga ngeluh akan berdampak pada air bersih yang dikonsumsi oleh warga” kata Deden.

Menurut Deden ada kejanggalan terhadap proses perizinan dari warga terdekat. “Izinnya janggal. Ada tanda tangan RT dan RW di bawahnya seharusnya itu mengetahui dan penyetujui juga yang tanda tangan cuman 11 orang seharusnya 15 itu tidak memenuhi syarat perizinan tetangga,” kata Deden.

Pihak desa hanya mengizinkan pembangunan tembok penahan tanah (TPT) di lokasi tersebut.

Kepala Bidang Kabid Tata Bangunan Gedung Permukiman dan Jasa Kontruksi, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) KBB Yoga Rukma Gandara mengatakan, sarana olahraga berkuda termasuk pembangunan permanen harus mengantongi izin mendirikan bangunan, apalagi masuk ke dalam wilayah KBU.

“Kandang ayam juga harus ada izinnya. Apalagi ini kandang kuda bangunannya permanen,” kata Yoga.

Proses perizinan di tengah Pandemi COVID-19 terbatas lantaran petugas perizinan banyak yang bekerja di rumah. Namun, kata Yoga, proses perizinan diawali dengan peruntukan ruang sesuai atau tidak. “Baru selanjutnya rekomendasi KBU karena ini berada di wilayah KBU,” pungkasnya.

Ketua Komisi III, Iwan Ridwan mengatakan, sengaja melakukan sidak agar tidak ada rekayasa, dan ditemukan sarana olahraga itu perizinannya belum ada. “Kita lihat dampaknya dan bangunannya sesuai tidak dengan peruntukannya. Izin belum ada makanya saya minta dinas terkait untuk menghentikan sementara,” katanya.

Sementara itu, Pemilik Sarana Olahraga Berkuda 250 Nes, Budi Iskandar mengatakan, sarana olahraga itu bukan untuk dikomersilkan tapi mencari bibit atlet berkuda. “Saya ucapkan terimakasih atas kunjungan ini dan kita harus bersinergi dengan pemerintah,” ungkapnya.

Soal perizinan yang dipertanyakan, Budi mengungkapkan, sudah menjadi kewenangan pemerintah untuk menanyakan lantaran berada di wilayah KBU. “Izin tetangga sudah juga dari kecamatan perizinan yang lain sedang berproses dan kami ikuti anjuran dari pemerintah,” tandasnya. ***

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *