Bikin APBD Terkuras Rp 12 Miliar, Dewan Tolak MoU Bupati-Gubernur Soal TPPAS Legok Nangka

NGAMPRAH– MoU antara Pemkab Bandung Barat dangan Pemprov Jawa Barat soal Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir sampah (TPPAS) regional Legok Nangka ditolak Komisi III DPRD KBB.

Pemkab Bandung Barat memiliki TPA sendiri. ft internet

Penolakan dipicu kekhawatiran TPA Sarimukti Cipatat akan ditutup. “Tanggung jawab pihak provinsi bagaimana jika TPA Sarimukti ditutup,” ujar Ketua Komisi III DPRD KBB, Iwan Ridwan, Selasa (20/10/2020).

Khawatiran Iwan terkait mata pencaharian masyarakat, juga soal dampak lingkungan jika nantinya TPA Sarimukti dilakukan reklamasi.

Bahkan, sebut Iwan, APBD Pemkab Bandung Barat akan terbebani dengan adanya TPP AS Lengok Nangka. “Ada yang namanya pembayaran tiping fee sebesar Rp 8-12 miliar jika di Lenggok Nangka. Sedangkan APBD kita kan sedang devisit,” ungkap Iwan.

Pemkab Bandung Barat pun, harus siap-siap menambah 40 unit armada truk sampah jika jadi membuang sampah di Legok Nangka. “Dari pada membebani APBD lebih baik Bandung Barat memiliki TPPAS sendiri,” sebut Iwan.

Bahkan, sebut Iwan, pihaknya melayangkan surat terkait TPPAS Lengok Nangka kepada gubernur namun tidak ditanggapi.

“Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat tidak merespon bahwa menyatakan tidak pernah ada instruksi dari gubernur untuk menerima kami. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kami minta tanggung jawab siapa,” ungkapnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Apung Hadiat Purwoko mengatakan, Pemda KBB sudah sepakat untuk membuat TPA baru di Desa Sarimukti, Kecamatan Cipatat, KBB.

Pembukaan TPA baru itu sebagai upaya untuk menjaga stabilitas penanggulangan sampah dan keuangan APBD KBB.

“Lahannya sudah ada di Sarimukti. Bukan di TPA yang sekarang. Tapi lahan baru. TPA yang baru ini ya tentu diperuntukan khusus untuk Bandung Barat,” ungkap Apung kepada wartawan.

Apung menjelaskan, jika volume sampah di KBB seluruhnya dibuang ke Legok Nangka, Pemda KBB harus menguras anggaran daerah 8 kali lebih besar untuk buang sampah.

“Kita bayar ke Sarimukti sekarang ini cuma Rp50 ribu per ton, nanti di Legok Nangka bayarnya Rp380 ribu per ton. Naiknya hampir 8 kali lipat. Itu yang jadi beban APBD kita,” ujar Apung.

Maka, lanjut Apung, karena MoU harus tetap dibangun dengan Pemerintah Provinsi, Pemda KBB hanya mampu membuang sampah 75 ton per hari. Hal itu dilakukan demi APBD tidak terkuras hanya untuk buang sampah. ***

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *