NGAMPRAH– Persoalan gaji karyawan RSUD Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat masih menjadi obrolan hangat berbagai kalangan di media sosial utamanya. Sejak awal yang menjadi titik utama saya ialah mendorong Dirut RSUD dan Kadinkes untuk menjelaskan apa yang sebetulnya terjadi agar asumsi yang terlanjur liar di masyarakat bisa segera terjawab.

Kadinkes beberapa waktu yang lalu sudah statement dengan memerintahkan Dirut RSUD untuk segera menyelesaikannya.

“Menurut hemat saya dengan keluarnya statement Kadinkes artinya kesalahan itu ada di Dirut RSUD. Namun kita menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, Dirut RSUD bisa menyampaikan klarifikasi kepada publik,” ujar Mahasiswa S2 Kebijakan Publik UNPAD Peraih Beasiswa Unggulan Kemendikbud Kategori Masyarakat Berprestasi, Moch Galuh Fauzi, Minggu (19/7/2020).

Namun terlepas dari klarifikasi tersebut, kata Galuh, masalah itu sebagai pintu masuk bagi Bupati untuk membersihkan patologi birokrasi yang bisa dibilang sudah mengakar.

“Bupati jangan sampai kehilangan momentum untuk bersih-bersih seperti apa yang sering kali beliau sampaikan komitmen untuk bersih-bersih dan mengubah mindset pejabat publik jangan ingin dilayani tapi jadilah pelayan masyarakat,” tuturnya.

Belum lagi, lanjut Galuh, dirinya mendengar ternyata para petinggi RSUD malah sedang mencari siapa orang pertama yang menyampaikan permasalah ini ke publik. “Ini kan jelas-jelas menandakan seorang pemimpin yang feodal. Maka mengapa sejak awal saya ngotot untuk copot Dirut RSUD dan pihak lain yang terbukti bersalah itu dasarnya jelas ini berbicara sistem pengelolaan pemerintahan daerah,” sebut Galuh.

Masyarakat perlu alasan yang rasional terkait permasalahan ini sebut Galuh. “Karena kalau berbicara anggaran toh jelas anggaran di bidang kesehatan itu setahu saya tidak ada yang dipangkas, malah ditambah,” ungkapnya.

Lebih jauh dari itu, implikasi dari hal-hal seperti ini ialah menjadi acuan akan dikuranginya Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat untuk daerah tersebut. Kalau DAU sampai dikurangi ini tentu akan menjadi preseden buruk di masyarakat terhadap pemerintah daerah.

“Di Bondowoso saja, salah seorang Kepala Dinas sampai dicopot gara-gara main tiktok di meja kerja. Tapi di KBB, seorang pimpinan telat membayarkan hak karyawannya masih santai-santai saja,” sebutnya.

Sebagai masyarakat yang jelas menjadi salah satu pilar utama demokrasi mempunyai andil besar untuk melakukan kontrol sosial mendukung penuh agar bupati tidak menganggap enteng permasalahan ini. “Jika Bondowoso saja bisa, maka seharusnya Bandung Barat pun bisa menghadirkan langkah tegas terkait permasalahan ini.Sudah seharusnya Bupati mengikuti filosofi Deng Xiaoping yakni tak peduli kucing hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus,” tandasnya. ***

Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *