Bupati Umbara dan Ketua Dewan Sayang Sama Buruh, Dukung Aspirasi Tolak Undang-undang Omnibus Law & Cipta Kerja

PADALARANG–Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja di Kabupaten Bandung Barat (KBB), melakukan aksi unjuk rasa ke DPRD KBB Jalan Raya Tagog-Padalarang, Selasa (6/10/2020). Mereka menolak Undang-undang Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja, yang disahkan DPR tadi malam (Senin, 5/10/2020).

Kadisnaker KBB, Iing Solihin dan Ketua DPRD KBB, Rismanto dan Ketua Komisi IV DPRD Bagja Setiawan serta anggota saat memantau aksi unjurasa buruh penolakan UU Omnibus Law & Cipta Kerja.

Para buruh yang berasal dari berbagai perusahaan industri tersebut, tumplek ke jalan menggunakan sepeda motor dan sebagian lagi melakukan long march menuju gedung dewan.

Massa pendemo datang dari dua arah yang berlawanan, mulai berdatangan sejak pukul 10.00 WIB. Polresta Cimahi, menutup gerbang DPRD KBB sehingga aksi orasi dilakukan di Jalan Raya Padalarang.

Sempat memacetkan jalan, longmarch buruh hingga mencapai beberapa kilometer dari arah Cimareme dan Cipatat.

Sekretaris SKIP SPSI KBB, Tatang mengungkapkan, aksi turun ke jalan buruh yang berada di wilayah barat atau kawasan Padalarang dan Cipatat, star dari Jongko Dewegan di Kampung Pamucatan. Kemudian menyisir buruh dari pabrik di sepanjang jalan Raya Ciburuy-Padalarang.

“Kita melakukan longmarch sekitar 3 kilometer dari gedung dewan. Tujuan kita menyampaikan aspirasi pada dewan tentang penolakan Omnibus Law,” ujarnya.

Ada beberapa poin aspirasi yang disampaikan para buruh terkait penolakan UU tersebut. Antara lain, pesangon dikurangi jadi 25x upah, baru dapat konvensasi minimal 1 tahun, kontak kerja seumur hidup, UMK dibuat bersyarat, upah cuti hilang, outsorsing seumur hidupdan waktu kerja yang exsploratif.

Massa demo, hingga pukul 14.45 WIB masih berdatangan dari wilayah selatan. Sementara buruh yang masih bertahan di jalan, secara bergiliran menyjuarakan nasibnya.

DPRD KBB Dukung Aspirasi Buruh, Terkait Penolakan Omnibus Law. Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) Rismanto didampingi Ketua Komisi 4 Bagja Setiawan, Wakil Ketua Komisi 4 Amung Makmur dan Ketua Fraksi Demokrat DPRD KBB Iwan Setiawan merespon positif aspirasi yang disampaikan buruh.

“Kita sangat memahami kekecewaan rekan-rekan dari serikat pekerja dan buruh. Mereka juga merasa tidak puas dengan apa yang berkembang di pusat,” ungkap Rismanto.

Rismanto juga menjajikan, DPRD akan berusaha mendorong aspirasi yang disampaikan buruh. Ketidakpuasan
buruh dengan keputusan pemerintah pusat bisa dipahami Dewan KBB.

Menurutnya, masih ada harapan bagi para buruh untuk mewujudkan aspirasinya melalui beberapa langkah.

Salah satunya, melakukan penguatan opini karena begitu banyak pihak menolak RUU ini. Kemudian melakukan langkah-langkah hukum secara formal dengan mengajukan gugatan ke MA atau ke Mahkamah Konsitusi.

“Saya rasa perjuangan (para buruh) tidak berhenti sampai disini,” ucap anggota dewan dari Fraksi PKS ini.

Ketua Fraksi DPRD KBB Iwan Setiawan menambahkan sikap Fraksi Demokrat KBB, sama dengan di DPR Pisat menolak disahkannya UU Cipta Kerja.

“Sikap kita juga mendorong agar UU itu dibatalkan. Dan ini sebagai sikap politis partai,” tegas Iwan.

Bupati Bandung Barat Aa Umbara menyatakan jika pengesahan Omnibus Law oleh DPR sangat merugikan buruh. Maka, Pemerintah dan DPRD KBB sejak lama menyampaikan aspirasi para buruh ke pemerintah pusat.

“Tentu saja kami sangat mendukung buruh. Karena ini masyarakat KBB ingin keadilan,” tegas Umbara, disela-sela aksi demo buruh Gedung DPRD KBB, Selasa (5/10/2020).

Dukungan yang diberikan Pemkab Bandung Barat dan DPRD KBB tersebut sebagai bentuk intervensi terhadap Omnibus Law yang ditolak buruh.

Sebenarnya, Umbara tidak berharap ada aksi demo disaat pandemi COVID-19 masih merebak. Dikhawatirkan, malahan menjadikan klaster baru, terlebih Bandung Barat sudah dinyatakan zona merah.

Menurutnya, kerumunan seperti ini seharusnya dihindari. Pemerintah pusat dan daerah, alangkah baiknya fokus saja tentang bagaimana cara memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

“Mudah-mudahan dengan demo di seluruh daerah, para pimpinan pusat bisa membatalkan (UU Cipta Kerja),” harapnya.***

PADALARANG–Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja di Kabupaten Bandung Barat (KBB), melakukan aksi unjuk rasa ke DPRD KBB Jalan Raya Tagog-Padalarang, Selasa (6/10/2020). Mereka menolak Undang-undang Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja, yang disahkan DPR tadi malam (Senin, 5/10/2020).

Para buruh yang berasal dari berbagai perusahaan industri tersebut, tumplek ke jalan menggunakan sepeda motor dan sebagian lagi melakukan long march menuju gedung dewan.

Massa pendemo datang dari dua arah yang berlawanan, mulai berdatangan sejak pukul 10.00 WIB. Polresta Cimahi, menutup gerbang DPRD KBB sehingga aksi orasi dilakukan di Jalan Raya Padalarang.

Sempat memacetkan jalan, longmarch buruh hingga mencapai beberapa kilometer dari arah Cimareme dan Cipatat.

Sekretaris SKIP SPSI KBB, Tatang mengungkapkan, aksi turun ke jalan buruh yang berada di wilayah barat atau kawasan Padalarang dan Cipatat, star dari Jongko Dewegan di Kampung Pamucatan. Kemudian menyisir buruh dari pabrik di sepanjang jalan Raya Ciburuy-Padalarang.

“Kita melakukan longmarch sekitar 3 kilometer dari gedung dewan. Tujuan kita menyampaikan aspirasi pada dewan tentang penolakan Omnibus Law,” ujarnya.

Ada beberapa poin aspirasi yang disampaikan para buruh terkait penolakan UU tersebut. Antara lain, pesangon dikurangi jadi 25x upah, baru dapat konvensasi minimal 1 tahun, kontak kerja seumur hidup, UMK dibuat bersyarat, upah cuti hilang, outsorsing seumur hidupdan waktu kerja yang exsploratif.

Massa demo, hingga pukul 14.45 WIB masih berdatangan dari wilayah selatan. Sementara buruh yang masih bertahan di jalan, secara bergiliran menyjuarakan nasibnya.

DPRD KBB Dukung Aspirasi Buruh, Terkait Penolakan Omnibus Law. Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) Rismanto didampingi Ketua Komisi 4 Bagja Setiawan, Wakil Ketua Komisi 4 Amung Makmur dan Ketua Fraksi Demokrat DPRD KBB Iwan Setiawan merespon positif aspirasi yang disampaikan buruh.

“Kita sangat memahami kekecewaan rekan-rekan dari serikat pekerja dan buruh. Mereka juga merasa tidak puas dengan apa yang berkembang di pusat,” ungkap Rismanto.

Rismanto juga menjajikan, DPRD akan berusaha mendorong aspirasi yang disampaikan buruh. Ketidakpuasan
buruh dengan keputusan pemerintah pusat bisa dipahami Dewan KBB.

Menurutnya, masih ada harapan bagi para buruh untuk mewujudkan aspirasinya melalui beberapa langkah.

Salah satunya, melakukan penguatan opini karena begitu banyak pihak menolak RUU ini. Kemudian melakukan langkah-langkah hukum secara formal dengan mengajukan gugatan ke MA atau ke Mahkamah Konsitusi.

“Saya rasa perjuangan (para buruh) tidak berhenti sampai disini,” ucap anggota dewan dari Fraksi PKS ini.

Ketua Fraksi DPRD KBB Iwan Setiawan menambahkan sikap Fraksi Demokrat KBB, sama dengan di DPR Pisat menolak disahkannya UU Cipta Kerja.

“Sikap kita juga mendorong agar UU itu dibatalkan. Dan ini sebagai sikap politis partai,” tegas Iwan.

Bupati Bandung Barat Aa Umbara menyatakan jika pengesahan Omnibus Law oleh DPR sangat merugikan buruh. Maka, Pemerintah dan DPRD KBB sejak lama menyampaikan aspirasi para buruh ke pemerintah pusat.

“Tentu saja kami sangat mendukung buruh. Karena ini masyarakat KBB ingin keadilan,” tegas Umbara, disela-sela aksi demo buruh Gedung DPRD KBB, Selasa (5/10/2020).

Dukungan yang diberikan Pemkab Bandung Barat dan DPRD KBB tersebut sebagai bentuk intervensi terhadap Omnibus Law yang ditolak buruh.

Sebenarnya, Umbara tidak berharap ada aksi demo disaat pandemi COVID-19 masih merebak. Dikhawatirkan, malahan menjadikan klaster baru, terlebih Bandung Barat sudah dinyatakan zona merah.

Menurutnya, kerumunan seperti ini seharusnya dihindari. Pemerintah pusat dan daerah, alangkah baiknya fokus saja tentang bagaimana cara memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

“Mudah-mudahan dengan demo di seluruh daerah, para pimpinan pusat bisa membatalkan (UU Cipta Kerja),” harapnya.***

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *