Bupati Yayat Jangan Bikin Gaduh..!

 

Direktur Puskapolekbang KBB Kholid Nurjamil

PADALARANG- Direktur Puskapolekbang KBB Kholid Nurjamil mengatakan, Plt. Bupati Bandung Barat Yayat T Soemitra disarankan tidak memaksakan merotasi bawahannya. Apalagi, masa pengabdiannya tinggal menghitung hari. Di sisa jabatan Plt Bupati KBB yang sampai 17 Juli 2018 sebaiknya fokus pada persoalan mengangkat kinerja PNS dan kepercayaan publik, seperti meningkatkan pelayanan publik tanpa geser-menggeser posisi PNS, memperbaiki kinerja pasca-OTT, serta menyukseskan agenda pilkada dan mengeliminir kemungkinan gejolak yang terjadi.

“Sebaiknya Pak Yayat fokus dalam sisa jabatannya tanpa harus memaksakan rotasi mutasi yang dapat menciptakan konflik. Toh kalaupun itu dilakukan dampaknya tidak akan terasa karena pengabdiannya tinggal hitungan hari,” kata Holid, Rabu (6/6/2018).

Untuk diketahui, ketidakharmonisan antara Plt Bupati Bandung Barat Yayat T Soemitra dengan sejumlah kepala SKPD di lingkungan Pemkab Bandung Barat mulai muncul ke permukaan. Indikator itu jelas terlihat dari adanya instruksi Plt Bupati soal proses tahapan assesment bagi 14 pejabat eselon II yang ternyata tidak digubris oleh sejumlah kepala SKPD.

Berdasarkan informasi pada Kamis 31 April 2018 di University Center UPI, Bandung, digelar tahapan assesment bagi 14 pejabat eselon II. Hal itu berdasarkan perintah Plt Bupati Yayat T Soemitra melalui surat perintah Plh Sekda Aseng Junaedi. Tapi ternyata yang hadir hanya lima orang, sementara sembilan lainnya tidak datang.

Ketidakhadiran sembilan kepala SKPD itu disinyalir sebagai bentuk perlawanan. Mengingat tahapan assesment merupakan kesempatan dan hak pejabat dan terkait dengan rencana Plt Bupati Yayat T Soemitra untuk merotasi jabatan eselon II.

Mantan Direktur BUMD PT PMGs, Eddy Muklad mengatakan, ada baiknya Plt Bupati KBB tidak melakukan kebijakan strategis semisal rotasi/mutasi ASN, mengingat jabatan Plt Bupati hanya sampai Juli 2018 saja.

“Serahkan saja urusan posisi pejabat kepada bupati berikutnya, agar tidak terjadi kegaduhan dan pimpinan daerah yang baru bisa bekerja secara mangkus sangkil,” katanya. (wie)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *