Bupati Yayat Surati Jokowi Minta Honorer KBB Diangkat PNS

 

foto istimewa
BERHARAP: Yanto Hermanto, 45, (kiri) bersama rekan honorernya di Disdik KBB mendukung upaya Plt Bupati KBB Yayat T Soemitra yang menyurati presiden untuk memperjuangkan nasib honorer agar diangkat menjadi PNS tanpa syarat.

NGAMPRAH- Plt Bupati Bandung Barat, Yayat T Soemitra menyurati Presiden Joko Widodo dengan nomor surat 800/583 RT 21 Mei 2018 soal dukungan perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
Penyelesaian Tenaga Honorer.

Dalam surat itu pun, Yayat menyampaikan sesuai dengan surat Presiden RI Nomor R-19/Pres/03/2017 tanggal 22 Maret 2017 prihal penunjukkan wakil untuk membahas Undang-Undang Perubahan Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dalam hal ini Pemkab Bandung Barat mendukung penuh pemerintah bersama DPRD se-Indonesia segera membahas dan mengesahkan UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Dalam surat itu pun, tak kalah pentingnya Yayat menyampaikan, merekomendasikan honorer KBB untuk diangkat menjadi PNS sesuai dengan undang-undang tersebut.

Surat itu pun ditembuskan juga kepada Wakil Presiden RI, Ketua DPR RI, Menpan RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Surat Yayat itu seakan membawa angin segera para honorer di KBB. Mereka beraharap bisa diangkat menjadi PNS secepatnya. “Saya usulkan yang harus diangkat adalah honorer K2 yang sudah masuk data base di Menpan dengan masa kerja yang sudah mencukupi,” kata Dewi R, 37, salah satu honorer di Dinas Kimrum KBB, Selasa (22/5/2018).

Nada yang sama disampaikan Yanto Hermanto, 45, salah satu honorer di Dinas Pendidikan KBB. Yanto mengaku sudah mengabdi hampir 10 tahun menjadi tenaga honorer. “Saya menolak untuk tes tapi mereka yang sudah masuk K2 langsung diangkat karena pengabdiannya sudah hampir 10 tahun lebih,” katanya.

Yanto menceritakan, jika sistem tes rawan terjadi kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). “Saya ikut tes saat 2014 lalu. Namun yang diangkat baru bekerja dua tahun langsung diangkat. Eh ternyata yang bersangkutan kasak kusuk sana-sini meminta bantuan kepada salah satu pejabat di BKD KBB,” ungkapnya.

Terbukti, sebut Yanto, salah satu pejabat di BKD KBB harus berurusan dengan hukum karena kasus K2 walaupun tidak sampai ke meja hijau. “Banyak yang dirugikan. Uang dimintai tapi masuk tidak,” ungkapnya. Kasus itu pun tidak hanya terjadi di KBB juga di kota/kabupaten di Indonesia yang menyulut amarah para honorer K2 yang sudah mengabdi selama puluhan tahun.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional ADKASI, Samsul Ma’arif menyambut baik dengan upaya Plt Bupati KBB yang mau menyurati presiden untuk memperjuangkan nasib para honor di KBB.

“Ya bagus sekali. Adkasi selalu minta agar pemerintah pusat mengangkat pegawai honorer terutama K2 dengan tanpa ikut seleksi. Artinya merka diangkat secara otomatis. Mengapa? Karena sudah mengabdi sangat lama,” kata Wakil Ketua DPRD KBB ini.

Sebelumnya juga, kata Samsul para pimpinan DPRD Kabupaten se-Indonesia melalui ADKASI juga sudah menyampaikan surat serupa kepada presiden dan DPR RI.

 

 

(wie)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *