RAGAM DAERAH– Aksi pengawalan perangkat desa, yang mempertanyakan pencairan anggaran Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (BHPRD) ke Dinas Pemerdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bandung Barat (KBB), belum membuahkan hasil.
Padahal, para perangkat desa dijanjikan oleh Kadis BPKAD akan cari hari ini, Jumat 29 Desember 2023. Para perangkat desa pun berkumpul di pemda, namun hingga pukul 18.00 belum ada kabar dana tersebut masuk ke rekening desa masing-masing.
“Boro-boro ini juga masih menunggu pencairan” ujar Sekjen Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) KBB, Gagan Wirahma kepada wartawan, Jumat 29 Desember 2023.
Belum cairnya anggarab tersebut, lantaran ada beberapa desa yang belum melengkapi dokumen pencairan. “Memang betul ada perbaikan. Tapi Insya Allah akan kami selesaikan malam ini,” sebutnya.
Pihaknya masih menyakni Dana BHPRD yang menjadi hak desa kurang lebih Rp40 miliar akan cair sebelum tutup buku akhir tahun ini. “Kami meyakini Pak Kaban tidak hanya sekadar janji kami masih menunggu sampai besok (Sabtu 30 Desember 2023),” tuturnya.
Dana BHPRD untuk 165 desa besarannya bervariatif tergantung besaran pajak penerimaan di kisaran Rp50 juta hingga Rp100 juta setiap desanya.
Sementara itu, Sekda Bandung Barat, Ade Zakir mengatakan, proses pencairan masih menunggu rampungnya pemeriksaan dokumen oleh BPKAD. “Dokumen harus diperiksa dulu dan tidak sedikit jadi perlu waktu,” katanya.
Sekda belum bisa memastikan kapan dana tersebut cair. “Kalau dokumen tersebut lengkap pastikan cair secepatnya,” ungkapnya.
Menanggapi aksi unjuk rasa perangkat desa, sekda menyebutnya, hanya terjadi miskominikasi. “Hanya miskomunikasi, mereka (kades) menganggap sudah lengkapi. Namun saya di cek ke BPKAD ternyata belum lengkap,” pungkasnya. ****
