PEMBANGUNAN: Depo Arsip KBB akhirnya dipindahkan dari Kecamatan Cipatat ke Konplek Pemda KBB di Ngamprah. Pemindahan itu yang menuai sorotan.
NGAMPRAH-Pembangunan Gedung Dopo Arsip Kabupaten Bandung Barat (KBB) ternyata masih menyisakan masalah. Belum tuntasnya pembangunan gedung arsip megah itu, ternyata Design and Engineering (DED) menjadi sorotan.
Ketua Gabungan Rakyat Indonesia Baru (Grib) KBB, Asep Suhaya mempertanyakan soal pemindahan Design and Engineering (DED) Depo Arsip KBB dari Cipatat ke Ngamprah. “Perencanaan awal kan di Cipatat kenapa ini dipindahkan. Seakan tidak mengindahkan aturan yang sudah disepakati diawal,” katanya.
Tentunya, sebut Enu–sapaan akrabnya, DED depo arsip yang rencananya akan dibangunan di Cipatat apakah sesuai dengan kondisi di Ngamprah. “Logikannya saja begini. Kalo ukuran baju buat si A tiba-tiba diganti ukuran bajunya buat si B tentunnya akan jadi masalah karena ukuran antara si A dan si B beda. Begitu juga dengan DED depo arsip di Cipatat apakah sama dengan kondisi kemiringan lahan di Ngamprah,” tuturnya.
Menurutnya, tidak mungkin DED dilakukan revisi namun harus dibuat yang baru karena menyangkut anggaran yang sudah direncanakan. “Perhitungan pasti beda loh antara DED di Cipatat dengan Ngamprah, bisa saja perhitungannya lebih besar atau lebih kecil, sehingga logikanya itu tadi, bisa terjadi pembengkakan anggaran atau mungkin menyusut, ini harus jelas tidak sembarangan,” sebutnya.
DED pun lanjut Enu, mesti tercantum dari total anggaran pembangunan yang sudah direncanakan.
Konsultan Pelaksana Pembangunan Depo Arsip KBB, Agus mengakui jika seharusnya DED awal pembangunan Depo Arsip KBB di Kecamatan Cipatat bukan di Komplek Pemda KBB di Ngamprah. “Saya hanya menjalankan tugas saja,” sebutnya singkat.
Sementara itu, Kepala Dinas Arsip dan Keperpustakaan KBB, Euis Suryati membantah pemindahan depo arsip tidak sesuai dengan aturan.
“DED 2015 memang di Cipatat, tapi saya komplain ke bupati dan dewan dengan alasan keamanan akhirnya ada sinyal sehingga DED depo arsip direvisi pada tahun 2017 untuk pembangunannya di Komplek Pemda KBB,” jelas Euis.
Euis yang biasa disapa bunda ini menyebutkan, revisi DED depo arsip 2017 melibatkan dinas terkait seperti bagian aset juga Dinas PU PR. “Bunda juga tau kalo tidak sirevisi nanyinya akan tabrak aturan,” tuturnya. Anggaran pembangunan depo arsip yang dibiayai dari APBD KBB pun mencapai Rp 3 miliar lebih untuk tahap awal. (wie)
