Deklarator KBB yang tergabung dalam KPKBB Asep Suhardi.
PADALARANG- Sang Deklarator Pendiri KBB yang tergabung dalam Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPKBB), Asep Suhardi angkat bicara tentang polemik gedung DPRD.
Menurutnya, sangat aneh pembangunan gedung DPRD menjadi tarik menarik bahkan menjadi bahan intrik politik. “Saya yakin masyarakat sedikit pun dibangun atau tidak dibangun tahun 2018 ini, menjadi perhatian atau harapan masyarakat karena pembangunan itu tidak bersentuhan dengan kepentingan masyarakat,” kata Ado–sapaan akrabnya, Jumat (17/11/2017).
Jika eksekutif dan legislatif paham tentang cita- cita pemekaran, lanjut Ado, bukan persoalan gedung mewah dengan nilai ratusan miliar tapi maksimalkan pelayanan kepada masyarakat seperti pelayanan pembuat KTP. “Legislatif dan eksekutif harus paham pembuatan KTP di KBB masih ada yang pembuatan setahun belum selsai dan tertibkan penyaluran dana bos legislatif harus meningkatkan pengawasan, bagai mana penyaluran dan bos di KBB,” tuturnya.
Yang ditunggu masyarakat adalah eksekutif bisa meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, legislatif meningkatkan pengawasan kinerja eksekutif. “Itu yang sangat diharapkan masyarakat, saya hanya sekadar mengingatkan kepada pihak- pihak pemangku kebijakan di KBB,” ungkapnya.
Bahkan, kata Ado, pada saat mau diketuk palu di Depdagri soal pemekaran KBB, yang dijanjikan itu bukan gedung mewah tapi peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan. (wie)
