NGAMPARAH- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat diminta membentuk tim khusus (Timsus) melobi Kabupaten Bandung agar masalah aset yang menjadi ganjalan wajar tanpa pengecualian (WTP) bisa tercapai.
“Mau gimana Go WTP 2017, sementara banyak persoalan terkait aset daan produk-produk hukum yang berkaitan dengan izin penyelenggaraan usaha saat ini, Pemda KBB seolah-olah menyalahkan Kabupaten Bandung,” ujar aktivis Bandung Barat, Dona Hermawan, Kamis (19/10/2017).
Menurut Dona, masih banyak kelemahan dari Bandung Barat terkait terganjalnya masalah perolehan WTP Bandung Barat. “Masalah Ultra Jaya yang disalahkan soal kajian dulu dari Kabupaten Bandung, korelasi dengan Go WTP sangat jelas akan terjadi indung pundung ku anak. Artinya akan ada kesulitan komunikasi jika Pemda KBB tidak dapat menempatkan diri,” jelasnya.
Dona meminta sekda sebagai pimpinan PNS harus berkoordinasi langsung dengan Kabupaten Bandung. “Selaku pembina dia (sekda) harusnya lebih legowo untuk bisa berkoordinasi langsung agar permasalah ini tidak berlarut, dan masyarakat menilai ini. Segeralah membentuk tim khusus untuk membuka komunikasi dengan Kabupaten Bandung,” tandasnya. (wie)
