Desa Diminta Maksimal Kelola Bumdes

Kepala Dinas PMD KBB, Wandiana

NGAMPRAH- Jauh sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) telah fokus terhadap pembangunan desa terutama perhatian terhadap Alokasi Dana Desa (ADD), dan penguatan ekonomi desa termasuk salah satunya yaitu pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa/BUM Desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KBB Wandiana mengatakan, beberapa kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam pengembangan BUM Desa diantaranya dikeluarkannya kebijakan dukungan regulasi peraturan terhadap kegiatan BUM Desa, yaitu diterbitkannya Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Di samping itu juga telah dilakukan revitalisasi seluruh BUM Desa secara bertahap yang sejak tahun 2009 sampai dengan 2013 telah dilaksanakan revitalisasi sebanyak 165 BUM Desa dengan Bantuan Modal sebesar Rp 25.000.000,-/BUM Desa.

“Meskipun demikian pada kenyataannya Pemerintah Desa dinilai belum optimal dalam pengelolaannya,” kata Wandiana, Kamis (21/3/2018).

Terlebih, kata Wandian, setelah ditetapkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Pemerintah Desa harus lebih pro aktif dan dominan dalam optimalisasi kegiatan BUM Desa dikarenakan telah kucurkannya dana desa, sebutnya.

Dengan kondisi tersebut desa sudah tidak sepantasnya membiasakan diri menunggu uluran tangan dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi atau Pusat untuk mendapatkan bantuan stimulan dalam setiap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan desa khususnya dalam Pengembangan BUM Desa.

“Di samping itu setelah ditetapkannya Keputusan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 83 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa (PID),” ungkapnya.

Diharapkan kata Wandiana, desa dapat melakukan dan mempunyai salah satu paket inovasi dalam pembangunan dan pemberdayaan desa yang mana di dalamnya pengembangan BUM Desa dapat dimasukan sebagai salah satu Program Inovasi Desa terutama pembentukan BUM Desa Bersama/BUM Antar Desa (BUMADES).

“Program tersebut dinilai dapat memberikan solusi untuk merevitalisasi BUM Desa-BUM Desa yang sudah ada dengan mengikutsertakan Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Pedesaan sebagai embrio kegiatan ekonominya,” jelasnya.

Program terbut, lanjut Wandiana, dibuat dengan maksud untuk mensinergiskan kegiatan ekonomi desa menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat untuk melestarikan Program dan Pengelolaan Aset Hasil dari kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan, yang salah satu program unggulanya yaitu kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat.

“Ke depannya akan dijadikan sebagai cikal bakal pondasi dalam rangka pembentukan Holding BUM Desa bersama serta akan dijadikan sebagai salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa,” sebutnya.

Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Bandung Barat, kata Wandiana, sangat berharap terhadap peran aktif para stakeholder di desa baik itu Kepala Desa, Ketua BUM Desa, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa, BKAD dan UPK berpartispasi dalam menyukseskan program unggulan ini untuk kemajuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa di Kabupaten Bandung Barat. (adv)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *