Dewan Golkar Jabar Minta Penanganan Covid 19 Harus Melibatkan Pesantren

NGAMPRAH– Perkembangan kasus Covid-19 di Jawa Barat kembali mengalami peningkatan sebanyak 2.091 orang terinveksi corona dan 479 dinyatakan sembuh. Data itu per Senin tanggal 25 Mei 2020 berdasarkan data pikobar.jabarprov.go.id.

Penambahan jumlah kasus tersebut sebanyak 46 orang dibandingkan hari sebelumnya tercatat sebanyak 2.045 orang.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Fraksi Partai Golkar Dapil Kabupaten Bandung Barat, Edi Rusyadi mengatakan,
lonjakan tersebut seyoginya menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya menekan penyebaran kasus baru yang lebih luas.

Salahsatunya dengan melibatkan pondok pesantren sebagai salahsatu komunitas strategis untuk memutus mata rantai penyebaran. “Apalagi pemerintah sudah mulai mewacanakan new normal untuk menopang dampak ekonomi dimasa pandemi. Tentu saja, bagaimana koridor new normal ini diberlakukan di pesantren harus sudah dirumuskan,” sebutnya Rabu (27/5/2020).

Pihaknya menyayangkan hingga saat ini Pemerintah provinsi Jawa Barat belum melibatkan pondok pesantren secara serius dalam upaya menangani penyebaran covid 19. “Ponpes seolah dibiarkan sendiri melawan penyebaran virus corona. Padahal di Jawa Barat sendiri terdapat belasan ribu pesantren yang dihuni oleh ribuan santri dan rentan terpapar oleh wabah virus covid 19. Baik aspek kesehatan, pendidikan maupun juga ekonomi,” ungkapnya.

Seperti diketahui, saat ini banyak pondok pesantren yang telah meliburkan para santrinya. Pada sebagian pesantren pasca lebaran ini dijadwalkan untuk memulai kembali aktifitas pengajian. Nah, dalam konteks new normal kedepan ini kehidupan masyarakat pesantren harus terumuskan. “Apalagi untuk mengikuti protokol kesehatan di lingkungan pesantren bukan perkara mudah dengan sarana prasarana yang sangat terbatas. Ini harus dipikirkan oleh pemeritah daerah,” tuturnya.

Selama ramadhan kemarin, Edi bersilaturahmi dan mendapat masukan dari banyak pimpinan pesantren. Mereka merasa tidak diajak bicara dan tidak tersentuh dalam urusan virus corona. Baik urusan mitigasi kesehatan maupun jaring pengaman sosial.

“Padahal pesantren ini memiliki posisi strategis ditengah masyarakat. Kedudukannya berpengaruh dan terhormat. Tidah hanya ngurus agama, tapi juga ngurus lingkungan masyarakat sekitar. Memberdayakan ekonomi masyarakat yang rata-rata itu masyarakat kurang mampu pedesaan,” ungkapnya.


Posisi ini sebaiknya diperankan oleh pemerintah daerah, para kyai pesantren ini selain memberikan penyadaran kepada para santrj jug memberikan edukasi terkait wabah covid 19 kepada masyarakat. Dan itu bisa lebih epektif, bisa lebih kena dan didengar dibanding tokoh lainnya. Apalagi dibawah urusan bansos covid dibawah itu kan potensi gesekannya tinggi sekali. Nah, pada urusan semacam ini, sesungguhnya pesantren bisa diperankan untuk tetap menjaga harmoni masyarakat. “Termasuk urusan social distancing dan PSBB yang tidak optimal. Ini kan karena soal komunikasi pemprov yang tidak berjalan,” katanya.

Karena itu, Edi meminta kepada gubernur berdialog, diskusi kalangan pesantren di Jabar ini. “Beliau (gubernur) kan cucu kyai besar. Jadi bukan hanya pengusaha yang diajak badami urusan pandemi. Para kyai pesantren juga patut diajak dan diapresiasi,” pungkasnya. ***

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *