Dewan Jengkel Mini Market tak Berizin Menjamur di Cimahi

Ketua Komisi II DPRD Kota Cimahi Ummi Kalsum

‎CIMAHI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi jengkel dengan banyaknya minimarket yang izin usahanya tidak jelas namun masih beropersi.

Dengan begitu, pihak DPRD pun memberi waktu selama dua bulan kedepan agar, Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi menertibkan mini market.

Menurut Ketua Komisi II DPRD Kota Cimahi Ummi Kalsum, penertiban tersebut dilakukan untuk memberi perlindungan usaha bagi ekonomi masyarakat kecil agar tidak terpuruk dengan keberadaan minimarket yang tidak jelas perizinannya.

“Nanti setelah dua bulan kedepan, kami akan evaluasi dan diwajibkan koordinasi antar instansi terus berlanjut apapun hasilnya,” Rabu (31/1/2018).

Dari hasil pemetaan perizinan minimarket di Kota Cimahi yang dilakukan DPRD dan Pemkot Cimahi, jumlah minimarket mencapai 110 unit. Sebanyak 59 unit minimarket berijin, dan sisanya 51 unit minimarket tidak berijin. Sekitar 22 unit diantaranya sedang mengajukan proses perizinan.

“Jadi, ada yang sudah beroperasi bertahun-tahun tapi masih beroperasi, ini seharusnya segera ditindak dan ditutup. Kan sudah jelas pelanggarannya,” ungkapnya.

Dia mengaskan, pihaknya minta instansi terkait menunjukkan kinerja penegakan perda dan semua harus segera ditindak.

“Permintaan kami ini, dari hasil pengawasan terkait minimarket. Dalam kurun waktu 2 bulan dari sekarang, sudah harus ada gerakan. Kalau tidak, kami menganggap perangkat daerah tidak memilki itikad baik dalam memajukan kota,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pol PP kota Cimahi, Aris Permono, mengatakan, sebagai penegak Perda, pihaknya akan melaksanakan tugasnya terkait penertiban minimarket.

Akan tetapi, pihaknya akan berkomunikasi dan meminta petunjuk terlebih dahulu dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi, terkait tenggat waktu yang diberikan oleh DPRD Kota Cimahi untuk menertibkan minimarket.

“Intinya kami selalu siap melaksanakan tugas penegakan Perda. Tapi kami tetap harus mendapatkan arahan dari pimpinan,” terang Aris, kemarin.

Selain itu, pihaknya juga perlu memastikan peran dari dinas terkait lainnya, teruma Dinas Perdagangan, Koperasi UMKM, Perindustrian (Disdagkoperin) Kota Cimahi sebagai leading sector dalam hal perizinan minimarket.

“Harus jelas dulu leading sektornya. Dinas Pol PP atau Disdagkoperin. Karena domain mini market itu sebenarnya ranahnya Disdagkoperin. Dalam hal ini kami sebagai eksekutor saja,” pungkasnya. (mon)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *