Dewan Minta TKD Pejabat KBB Dievaluasi

gambar ilustrasi internet



NGAMPRAH— Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), menyentil tunjungan kinerja Daerah (TKD) Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat.

Sentilan dengan tolak ukur kinerja yang tidak menunjukkan kemajuan dalam hal pelayanan terhadap masyarakat juga pembangunan di Bandung Barat.

“Seharusnya kalau TKD besar tunjukkan juga dong dengan kinerjanya. Ini tidak terlihat sama sekali kinerja dari pejabat baik pelayanan maupun pembangunan di KBB,” kata Ketua Komisi I DPRD KBB, Wendi Sukmawijaya kepada redaksi ragam daerah, Selasa (19/1/2020).

Menurut Wendi, TKD yang cukup besar mesti terukur dengan prestasi kinerja para pejabat. “Walau pun masa pendemi COVID-19 bukan berarti kinerja merosot. Tapi harus tunjukkan kinerja sesuai dengan jargon Bandung Barat Lumpaat,” kata Wendi.

Dia mengusulkan, agar TKD pejabat di lingkungan Pemda Bandung Barat untuk dievaluasi kembali sesuai dengan tolak ukur kinerjanya. “Jadi saya minta kepada bupati untuk mengevaluasi kembali soal tukin pejabat diukur dengan kemampuan kinerjanya,” tandas Wendi.

Seperti diketahui, tunjangan kinerja daerah (TKD) bagi pejabat eselon II atau setingkat kepala dinas di lingkungan Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB). Kenaikan yang diterima masing-masing pejabat berbeda-beda, namun kisarannya mencapai antara Rp23-40 juta/bulan dan itu mulai efektif diberlakukan tahun ini.

Dampak dari kenaikan TKD ini tentunya berimbas kepada belanja pegawai menjadi bertambah dari Rp193 miliar menjadi Rp266 miliar. Kenaikan TKD bagi para PNS di KBB ini juga berlaku untuk pejabat eselon III antara Rp17-23 juta/bulan, pejabat eselon IV antara Rp10-11 juta, dan staf pelaksana antara Rp4-5 juta/bulan.

Ditambah lagi dengan kenaikan gaji tenaga kerja kontrak (TKK) sehingga angkanya lebih besar lagi. Misal, gaji TKK lulusan sarjana yang diberikan setiap bulan kini menjadi Rp3,25 juta dari Rp2,5 juta pada tahun lalu. Sementara, gaji TKK lulusan SMA/sederajat naik dari Rp2 juta menjadi Rp3 juta/bulan.

Dengan jumlah TKK di KBB yang diperkirakan sebanyak 3.500 orang, setiap bulan diperlukan anggaran lebih dari Rp10 miliar untuk gaji TKK atau sekitar Rp125 miliar buat anggaran setahun. Sehingga total belanja pegawai Pemda KBB pada tahun ini mencapai hampir Rp400 miliar.

Seperti diberitakan, Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna mengatakan, dengan penghasilan yang cukup untuk dibawa pulang itu, para kepala dinas diharapkan bisa lebih fokus kerja dan melayani masyarakat.

Tidak hanya itu, kedisiplinan juga harus ditingkatkan karena malu dengan rakyat jika tunjangan naik tapi kinerja tidak bisa lari sesuai jargon ‘KBB Lumpaaat’. Hal kecil seperti dari absensi kehadiran, yakni pukul 07.00 WIB harus sudah di kantor dan pulang tidak korupsi waktu. ***

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *