Anggota DPRD KBB Fraksi PDIP Taufiqurohman.
NGAMPRAH- Polemik penolakan rencana anggaran Rp 2,2 miliar untuk pembangunan Jembatan Bancoret Desa Mukapayung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat terus bergulir.
Anggota DPRD KBB Taufiqurohman menantang Anggota Komisi III DPRD KBB, Fraksi Hanura H. Teddy Heryadi adu argumen. “Suruh yang nolaknya ke saya,” kata Opik–sapaan akrabnya, Selasa (22/10/2017).
Menurutnya, rencana pembangunan Jembatan Bancoret menggunakan APBD Murni KBB 2018 sudah sesuai dengan perhitungan. “Kalo anggarannya dikurangi tentunya akan mengurangi kualitas jembatan,” tuturnya.
Jembatan Bancoret terputus akibat meluapnya Sungai Ciminyak pada 2015 lalu. Warga di sana terpaksa harus memutar arah apabila hendak melintas penghubung desa tetangga. “Kebutuhannya sudah sangat mendesak karena memang penggerak perekonomian warga penghubung antardesa,” sebutnya.
Penolakan anggaran pembangunan jembatan senilai Rp 2,2 miliar itu tentunya sangat disesalkan politisi PDIP ini. “Memang perlu jembatan lain juga diperbaiki, tapi warga sudah menunggu hampir dua tahun dan baru akan teralisasi pembangunannya pada 2018 nanti,” sebutnya.
Seperti diketahui, Jembatan Bacoret saat ini menggunakan jembatan darurat berupa bambu yang dibangun oleh sebuah lembaga swadaya masyarat.
Sebelumnya, rencana Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mengucurkan anggaran perbaikan Jembatan Bonceret Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin, KBB sebesar Rp 2,2 miliar diprotes Anggota Komisi III DPRD KBB Teddy Heryadi.
“Terus terang saja dengan biaya hampir Rp 2,2 miliar ini terlalu besar, kanapa? Karena kita masih banyak jembatan yang perlu dibangun,” ujar Teddy, Senin (20/11/2017). (wie)
