Dewan PPP Ini Ngotot Pembangunan SPBU Lembang Dihentikan

Ketua Komisi 1 DPRD KBB Inen Sutisna

LEMBANG – Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) meminta pengusaha PT. Putra Gelar Anyar untuk menghentikan pembangunan Statiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Raya Lembang No 110 Desa Gudangkahuripan Lembang. Hal itu setelah dilakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke lokasi SPBU bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas PUPR, DPSMP dan Dinas Satpol PP KBB.

“Ini harus dihentikan, karena ini salah satu perusahaan yang bandel, padahal sudah 3 kali diberi surat teguran oleh Dinas PUPR. Sudah kami tinjau bahwa betul bangunan ini tidak sesuai siteplan yang sudah ditentukan,” kata Ketua Komisi 1 DPRD KBB, Inen Sutisna di Lembang, Jumat (2/3/2018).

Untuk tindak lanjutnya, pihaknya akan segera membahas persoalan pelanggaran ini di rapat Komisi 1. Hal ini untuk memberikan nota komisi penghentian kepada Bupati melalui Ketua DPRD KBB.

“Kewenangan kami hanya di pengawasan saja, karena untuk eksekusi penghentian itu ada di Bupati melalui Satpol PP,” ujarnya.

Meski sudah mengantongi ijin, lanjut politisi PPP ini, pembangunan SPBU Ini masih melanggar aturan di antaranya soal siteplan yang tidak sesuai dengan ijin yang dikeluarkan.

“Untuk IMB memang mereka sudah punya, tapi yang dipersoalkan itu soal siteplan yang menyalahi aturan. Sehingga kami minta agar pemilik SPBU menghentikan aktivitas pembangunan sebelum perubahan siteplan yang baru keluar, tapi faktanya pembangunan masih berjalan,” sesalnya.

Pihaknya juga meyakinkan bahwa penindakan bagi bangunan yang menyalahi aturan tidak hanya bagi SPBU ini. Namun, tindakan tegas juga dilakukan terhadap semua hotel, restoran dan lokasi wisata yang terbukti tidak mengantongi izin atau menyalahi kontruksi bangunan.

“Kami akan berkeliling juga seperti ke wilayah Cibodas Lembang untuk menindak minimarket dan bangunan lainnya yang tidak berizin,” ujarnya.

Sementara itu, Legal Officer PT Putra Gelar Anyar, Jemi S mengaku semua prosedur mulai dari perizinan, penyedian ruang terbuka hijau (RTH) hingga perubahan siteplan sudah dilakukan. Termasuk untuk KDB (koefisiensi Dasar Bangunan) di wilayah KBU sudah ditempuh.

“Perubahan siteplan sudah kami ajukan dan itu kewenangannya ada di pemkab. Tinggal kami tunggu hasilnya seperti apa. Termasuk soal RTH, intinya bisa menyerap air dan kami terapkan itu dilokasi SPBU,” singkat Jemi. (wie)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *