NGAMPRAH– Polemik yang terjadi terkait beasiswa 50 mahasiswa asal Bandung Barat ini tidak akan terjadi kalau pemerintah tanggap sejak awal. Sebelumnya Plt Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan menyebutkan, program beasiswa itu tidak bisa dilanjut berdasarkan rekomenfasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Akibatnya, nasib 50 anak bangsa asli putra daerah KBB ini terancap drop out dari Kampus UIN SGD Bandung.
Anggota Komisi IV DPRD KBB, Metty Melani mengatakan, pada bulan Mei 2021 Komisi IV sudah menyampaikan kepada memerintah pada saat dengar pendapat. Hadir pada saat itu, perwakilan dari Kesra, Dinsos, Bapeda untuk menyelesaikan skema penyelesaian tunggakan tersebut.
Apalagi tahun 2021 sudah dialokasikan oleh pemerintah yang disetujui oleh DPRD sebesar Rp 1 miliar. “Atas informasi dari Kesra pada saat itu anggaran Rp 1 miliar diperuntukan untuk beasiswa 50 mahasiswa dengan skema bansos. Inilah yang jadi polemik karena bansos dianggap memiliki persyaratan khusus diantaranya penerima harus terdaftar di TKS,” ujarnya
Sedangkan mahasiswa yg 50 itu tidak semua terdaftar di TKS. “Tetapi merujuk ke MoU antara UIN dan pemda pada pasal 3 yang saya baca beasiswa itu tidak hanya diperuntukan buat yang tidak mampu tetapi juga buat anak yatim,” ungkapnya.
Metty menyebutkan jika skema bansos itu dianggap tidak memenuhi persyaratan sesuai rekomendasi BPK, ada skema lain seperti skema hibah kepada lembaga sebagaimana diatur dalam perundang-undangan sebagai mana dilakukan oleh pemerintahan kabupaten kota lain.
“Terkait tidak ada aturan yang mengikat saya pikir MoU yang berlaku hanya satu tahun tinggal di perpanjang dan perjanjian kerjasamanya tinggal disusun bersama sama dengan UIN untuk menyelamatkan 50 mahasiswa tersebut. Jangan sampai kami mendengar pihak UIN sudah melayangkan surat permohonan audensi saja tidak ada tanggapan dr pihak pemerintah. Termasuk permohonan audensi dari mahasiswa yang berulang ulang tidak ditanggapi,” tuturnya.
Jika permasalahan ini disikapi dari awal dan dibicarakan dengan seluruh stekeholder yang berhubungan dengan masalah tersebut, lanjutnya, pasti tidak akan mencuat seperti sekarang. ” Toh anggaran kita mampu membiayai hanya untuk menyelamatkan 50 mahasiswa. Lebih dari itu pun saya yakin bisa untuk rasa keadilan membiayai mahasiswa baik yang prestasi maupun tidak mampu kuliah di perguruan tinggi lain,” katanya.
Skema beasiswa, kata Metty ada tiga. yakni mahasiswa yang berprestasi, tidak mampu juga penugasan belajar diperuntukan untuk pegawai.
“Untuk itu saya minta pemerintah duduk bersama dengan semua stakeholder untuk membicarakan dan mencari solusi penyelamatan 50 mahasiswa asal KBB. Ada kemauan pasti ada solusi,” tutup Metty. ***
Eva
21 Februari 2022 - 11:31 at 11:31
Luar Biasa Bu Dewan Meti penyelamat masa depan Bangsa ,