Dewan Sebut IMB Pasar Mekar Mukti Kadaluarsa

IMB Pasar Mekarmukti yang dibuat 2019 dianggap kadaluarsa. ft istimewa

NGAMPRAH— Pembangunan Pasar Mekarmukti Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB) menuai polemik.

Ketua Komisi I DPRD KBB, Wendi Sukmawijaya mendapat informasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) KBB.

“IMB (Izin Mendirikan Bangunan) pembangunan Pasar Mekar Mukti Kecamatan Cihampelas keluarnya 2019 jadi sudah kadaluarasa,” kata Wendi kepada wartawan, Senin (5/4/2021).

Di Perda IMB 1 tahun setelah keluarnya IMB tanpa ada pembangunan IMB tersebut tdk berlaku lagi. “Sebaiknya pemda tanyakan langsung kepada DPMD soal izinnya. Jangan sampai terlanjur dibangun tapi pedagang merasa keberatan dengan aturan yang dibuat,” kata Wendi.

Wendi menyarankan, agar pembangunan Pasar Desa Mekar Mukti untuk ditunda sementara waktu. “Persolan itu juga pihak desa tidak ada pemberitahuan kepada Dinas Pemerdayaan Masyarakat Desa,” tuturnya.

Masalah itu juga, Wendi menyarankan kepada pihak desa untuk mengurus perizinan dari awal kembali tanpa mengacu kepada perizinan yang lama. “Izin pembangunan pasar itu kan lima tahun yang lalu dengan kades yang lama. Jadi gak bisa dong diteruskan sama yang sekarang harus dari awal mulai dari sosialisasi juga perizinannya,” ungkap Wendi.

Sementara itu, Kepala Desa Mekermukti, Andriawan Buharnudin mengatakan, pihaknya hanya meneruskan kebijakan dari kepala desa yang lama dalam rencana prmbangunan pasar.

Rencananya, rekolasi pedagang pada 7 April ini dengan tahapan mediasi kembali dengan para pedagang.

“Proresnya pun tidak mengubah kesepakatan sekecil apapun dengan pihak pelaksanaan dua belah pihak seperti tidak ada perubahan harga, tidak ada tambahan DP kecuali dalam progres pembangunan,” sebutnya.

Pemerintah desa juga, sebutnya, sudah mengakomodir termasuk harga kios kisaran Rp 60-Rp100 jua tergantung posisi. “Harga itu kesepakatan pemerintah sebelumnya dan kami sudah siapkan pasar sementara tidak menarik tarif seperpun,” ungkapnya.

Kendati begitu, dirinya mengakui ada oknum yang mengisukan jika ada penarikan DP, Kades pun membantahnya itu tidak benar. **

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *