Dibiarkan, RSUD Cikalongwetan Nyaris Tergerus Longsor

NGAMPRAH– Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat (KBB), tidak bisa berbuat banyak ambrolnya tanah di belakang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cikalongwetan.

Tanah di belakang RSUD Cikalongwetan ambrol membahayakan kontruksi bangunan. ft istimewa



“Jika ditangani oleh BPBD mesti naik status menjadi tanggap darurat. Hasil rapat antara Dinas PUPR dan dinkes tiga bulan lalu katanya akan dianggarkan perubahan ini oleh dinkes,” ujar Kepala BPBD KBB, Duddy Prabowo, Selasa (3/11/2020).

Duddy menyebutkan, hasil rapat dengan dua dinas tersebut, tidak membahayakan kontruksi bangunan. “Jadi tidak kita naikan status tanggap darurat,” katanya.

Kendati begitu, perbaikan akan menelan anggaran yang cukup besar di atas Rp 2 miliar lebih dengan panjang perbaikan tembok penahan tanah (TPT) 100 meter dengan tinggi 15 meter. “Pakai bronjong biayanya bisa Rp 2 miliar lebih,” sebut Duddy.

Kabid Tata Bangunan Gedung Permukiman dan Jasa Kontruksi, pada Dinas PUPR KBB, Yoga Rukma Gandara mengatakan, pihaknya sudah melakukan survei untuk segera diperbaiki lantaran cukup membahayakan kontruksi bangunan.

“Kalau masalah itu anggarannya ada di dinkes. Tahun kemarin udah di survei oleh kami dan menyarankan segera diperbaiki,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan KBB, Hernawan Widjajanto belum bisa memastikan untuk perbaikan tersebut. “Kita akan cek dulu karena ini menyangkut anggaran,” katanya singkat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Apung Hadiat Purwoko mengatakan, kewenangan penuh dari pihak RSUD dalam menjaga aset negara, kalau masalah teknis kontruksi bisa konsultasi dg PUPR.

“Kalau terindikasi ada pembangunan di luar rencana anggaran biaya bisa minta bantuan inspektorat untuk lakukan pengawasan/audit,” katanya.

DLH mengeluarkan rekomendasi AMDAL hasil konsultan yang ditunjuk pemakarsa. “Kita tim kajian terdiri dari akademisi dan dinas terkait secara bersama merekomendasikan dan memberikan sartek, rekomendasi AMDAL pada prinsipnya pedoman/tatacara harus dilaksanakan oleh pemakarsa dan lebih tepatnya ada di PUPR,” katanya. ***

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *