BANDUNG- Habis masa jabatan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, Kementerian Dalam Negri akhirnya menujuk Mantan Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol M. Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat.
Pelantikan dilakukan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Gedung Merdeka Bandung, Senin (18/6/2018).
Sekitar pukul 10. 15 prosesi pelantikan dimulai. Perwira tinggi kepolisian itu tampak berkarisma mengenakan Pakaian Dinas Upacara (PDU).
“Sebelum saya mengambil sumpah jabatan apakah saudara Komjen Pol M Iriawan bersedia dilantik sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat,” tanya Tjahjo.
Dengan lantangnya M Iriawan pun berteriak “Siap” untuk diambil sumoah dan dilantik sebagai Pj Gubernur Jawa Barat.
Usai mengambail sumpah jabatan, dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas dan ditutup dengan penyematan tanda pangkat.
“Saya percaya Anda akan menjalankan tugas sebaik-baiknya sebagai Penjabat Gubernur,” ujar Mendagri Tjahjo.
Pelantikan M Iriawan berdasarkan surat Keputusan Presiden Nomor 106/P/2018 tentang pemberhentian dengan hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar periode 2013-2018 dan pengangkatan Pj Gubernur.
Nama Iriawan sebelumnya memang pernah diusulkan sebagai Pj Gubernur Jabar pada awal 2018. Namun kemudian usulan itu dibatalkan oleh Menko Polhukam. Kementerian Dalam Negeri menampik adanya kontroversi soal pelantikan perwira tinggi polisi menjadi penjabat gubernur.
”Nggak ada, nggak ada kontroversi. Kita laksanakan saja sesuai perintah yang ada,” tegas Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri Sumarsono.
Sebelumnya, Soni menjelaskan, Pj gubernur akan mengisi kekosongan kursi gubernur, setelah masa jabatan gubernur sebelumnya habis, dan gubernur hasil pilkada belum dilantik. Untuk masa jabatan gubernur Sumut dan Jabar yang disebut akan diisi Polri habis Juni 2018.
”Kemendagri sudah membahas secara komprehensif, maka mulai hari ini dua permasalahan tersebut akan dilaporkan ke Bapak Presiden yang akan melaporkan Pak Menko (Menkopolhukam Wiranto),” ujarnya.
Soni menyebut dua nama jenderal polisi yang beredar, sebetulnya masih dalam proses pengusulan di interal Polri, belum sampai di Kemendagri. Tapi lantaran sudah diungkap duluan oleh Polri, seolah-olah sudah final tinggal menunggu Keppres.
”Kewenangan Mendagri hanya mengolah dan mengusulkan dengan pertimbangan tertentu, namun keputusannya apakah diterima, ditolak dan sebagainya, itu keputusan Presiden, dan kita sebagai Kemendagri siap melaksakan arahan Presiden,” tuturnya. ”Nama (yang jadi Pj gubernur) setelah sk ditandatangani Presiden,” tandasnya.
Sebagaimana diketahui, isu pelantikan perwira tinggi Polri menjadi Penjabat Gubernur sudah dimulai sejak awal tahun ini. Kontroversi juga berkisar soal posisi Polri yang dituntut netral di tahun Pilkada ini.
Polri melakukan mutasi sejumlah pejabat, Asisten Bidang Operasi (Asops) Kapolri Irjen Mochamad Iriawan salah satunya. Mantan Kapolda Metro Jaya itu dipindahtugaskan ke Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI.
Mutasi yang tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/663/III/KEP/2018 itu dibenarkan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto. Menurut dia, mutasi di tubuh Polri merupakan hal biasa untuk regenerasi.
Berdasarkan catatan, pada Agustus 2013, Iwan secara resmi menjabat Kapolda Jabar menggantikan Irjen Pol Suhardi Alius yang kini menjadi Kabareskrim Mabes Polri.
Secara keriwayatan, banyak prestasinya yang menonjol. Salah satunya adalah membongkar kasus pembunuhan Direktur PT Rajawali Banjaran, Narsudin Zulkarnaen, yang menyeret pimpinan KPK, Antasari Azhar sebagai otak pembunuhan tersebut.
Selain itu, Iwan juga dikenal sebagai orang yang menjemput Gayus di Santosa Island, Singapura. Dia bersama Wamenkumham, Denny Indrayana, berhasil membawa mantan pegawai pajak itu hingga kini ditahan di Lapas Sukamiskin, Jawa Barat.
Secara biografi, pria kelahiran Jakarta 31 Maret 1962 ini lulus di AKABRI bagian Kepolisian pada 1984. Dia memiliki seorang istri bernama Novita Ariyanti dan telah dikarunia dua orang anak yang diberi nama Mochamad Nathan Ananda dan Milad Berryl Iriawan. (wie/net)
Copyright secured by Digiprove 
