Djamu Bilang Pencalonan Sekda Masuk Ranah Politik

 

Djamu Kertabudhi

PADALARANG-Pengamat Ilmu Pemerintahan dan Politik Djamu Kerta Budi mengatakan, DPRD melalui Komisi A telah menyelenggarakan rapat dengar pendapat dengan unsur Pemkot Bandung termasuk panitia seleksi yang dibentuk dengan Peraturan Walikota Bandung melibatkan unsur akademisi. “Memang kewenangan pengangkatan jabatan administratif birokrasi Pemkot Bandung merupakan hak prerogatif walikota melalui mekanisme sesuai ketentuan berlaku,” kata Djamu, Jumat (31/8/2018).

Namun, lanjut Djamu, apabila kebijakan mengundang pro kontra di area publik, bahkan sampai terjadi aksi unjuk rasa, maka DPRD sengai pemegang fungsi pengawasan terhadap kinerja pemkot, memiliki kewajiban untuk ikut mengelola permasalahan sebagai dampak kebijakan tersebut. “Hasilnya dituangkan dalam bentuk Surat Rekomendasi Pimpinan DPRD (bukan Keputusan DPRD) yang ditujukkan kepada Walikota Bandung dan tembusan disampaikan kepada gubernur dan mendagri,” tuturnya. Sehingga, kata Djamu, apabila dikaitkan dengan tuntutan pengunjuk rasa, DPRD Kota Bandung tidak berwenang mengeluarkan surat penolakan terhadap kebijakan Walikota Bandung tentang pencalonan Sekda. “Terkecuali DPRD menemukan alat bukti yang sah bahwa kebijakan Walikota Bandung tersebut melanggar ketentuan peraturan perundangan di atasnya, maka pembahasan selanjutnya dapat ditingkatkan dengan menggunakan hak penyelidikan DPRD berupa hak angket atau diawali hak interpelasi,” ungkapnya.

Sementara itu, Ridwan Kamil sebagai Walikota Bandung dalam komentarnya tetap bergeming dari kebijakan yg diambilnya, bahwa kebijakan ini merupakan hak prerogatif dirinya. Bahkan katanya dokumen pencalonan sudah disampaikan ke Kemendagri berarti sudah melelau Rekomendasi Gubernur. Kemudian Ridwan Kamil menambahkan terdapat pertimbangan dimensi “chemistry” yang tidak dimiliki panitia seleksi yang menentukan tiga calon eekda, tapi hanya dimiliki walikota sebagai user. “Saya membenarkan pernyataan terakhir walikota tentang “chemistry” ini, manakala sekda baru akan bekerjasama dengan Ridwan Kamil sebagai Walikota Bandung. Namun Hal ini tidak akan terjadi, karena tanggal 17 September 2014 beliau dilantik menjadi Gubernur Jabar,” ungkapnya.
Akhirnya, sebut Djamu, posisi kunci saat ini ada dipihak Wakil Walikota sebagai Walikota Terpilih pada tanggal 20 September nanti dilantik sebagai walikota definitif. “Bicaralah kepada publik secara tegas dan bijak. Apakah mendukung kebijakan Walikota Bandung saat ini, atau akan meninjau kembali kebijakan saat setelah beliau dilantik,” tandasnya. (***)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *