Pemerintahan

Djamu: “Raihan WTP Diharapkan Sebagai Apresiasi dan Motivasi Bagi Para Pejabat Pemda KBB untuk Lebih Meningkatkan “Prestasinya

NGAMPRAH–Pengumuman BPK tentang LHP terhadap laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Daerah tahun 2021, ternyata KBB mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebagai opini tertinggi yang memenuhi empat kriteria.

Berarti Pemda KBB telah mendapat kali kedua opini WTP ini. Sebelumnya pada  tahun 2021 sewaktu dipimpin Bupati Aa Umbara mendapat opini WTP pertama kalinya.

“Namun demikian, sebagaimana diungkapkan BPK sendiri, bahwa raihan opini WTP ini tidak berarti Pemda KBB bersih dan bebas dari KKN,” ujar Pengamat Pemerintahan dan Politik dari Universitas Nurtanio (UNUR), Djamu Kertabudhi, Selasa (24/5/2021).

Oleh karenanya, lanjut Djamu,  raihan WTP diharapkan sebagai apresiasi dan motivasi bagi para pejabat Pemda KBB untuk lebih meningkatkan prestasinya dalam mengimplementasikan APBD yang lebih ekonomis, efektif, dan efisien.

Djamu menyebutkan, dilihat dari pendekatan manajemen, bahwa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah ini terdiri dari

  1. Kepala Daerah sebagai pemegang 0Pkekuasaan pengelolaan keuan.
  2. Sekda sebagai Koordinator pengelolaan keuangan Daerah.
  3. Kepala BPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) merangkap sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
  4. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA).

BPK sendiri dalam melakukan pemeriksaan reguler tahunan terhadap laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Daerah, berlandaskan  4 empat) kriteria, yaitu :

  1. Kesesuaian dengan sistem akuntansi pemerintah
  2. Kecukupan pengungkapan terhadap dokumen yg diperlukan.
  3. Kepatuhan terhadap peraturan perundangan.
  4. Efektifitas sistem pengendalian intern.
    Dengan demikian dalam laporan hasil pemeriksaannya menetapkan opini atau pendapat auditor propesional terhadap kinerja pejabat Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan Daerah. Maka dari itu, terdapat 4 jenis opini, yaitu :
  5. Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified opinion)
  6. Wajar Dengan Pengecualian (Qualified opinion)
  7. Tidak Wajar (Adversed opinion).
  8. Tidak memberikan opini (Disclaimer opinion).

Seperti diketahui, Plt Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan mengatakan, jika prestasi WTP yang diraih merupakan hasil murni  kerja keras mengajak kepada seluruh OPD untuk betul-betul kerjanya kongrit.

“Bahkan ke depan ada Perbup  inovasi. Masing-masing opd akan ada kontrak kerja kongkrit.  Manakala kepala dinas tidak memenuhi target ya mau tidak mau akan ada evaluasi kinerja,” pungkasnya. ***

Iklan Ragam Daerah
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

To Top