Djamu Kertabudhi
NGAMPRAH– Adu argumen DPRD KBB soal pembahasan RPJMD yang ditunda dikaitkan dengan rotasi mutasi pejabat di lingkungan Pemda KBB mendapatkan sorotan.
Pemerhati Pemerintahan dan Politik, Djamu Kertabudhi menilai, adu argumen itu lebih kental nuansa politik ketimbang teknis pembahasan. “Sebenarnya dinamika intern di DPRD ini terasa aroma politisna daripada persoalan teknis pembahasan. Karena dialektika yang muncul di intern dewan bukan dalam konteks pelaksanaan fungsi pengawasan, akan tetapi dalam konteks pelaksanaan fungsi pembentukan Perda,” ujar Djamu dalam rilisnya, Sabtu (17/7/2021).
Di samping itu, lanjut Djamu, pembahasan Raperda dari kedua pihak dilakukan secara tim, yang artinya tidak tergantung kepada satu orang secara personal.
“Namun demikian, mengingat peran DPRD KBB selama ini mendapat sorotan tajam dari unsur publik maka geliat dewan saat ini dapat diduga dalam rangka mengangkat posisi tawar dewan terhadap Pemda dan masyarakat KBB sehingga peran “check and balance” dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terwujud,” tandasnya. ****
