RAGAM DAERAH– Pemerhati Ilmu Pemerintahan dan Politik, Djamu Kertahudhi mengatakan, perbandingan besaran nilai proyek versi pokir dengan besaran Tunjangan Kinerja (Tukin) PNS KBB dalam struktur APBD, keduanya masuk pada jenis belanja yang berbeda.
“Padahal yang dipersoalkan oleh pengusaha menyangkut proyek pembangunan versi pokir yang masuk pada jenis belanja modal. Akhirnya informasi yang sampai ke publik menambah suasana semakin tidak jelas dan melebar,” ujar Djamu Jumat 31 Meret 2023.
Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan bahwa pada APBD KBB 2023 teralokasikan anggaran sebesar 3,64 triliun.
Dari sejumlah itu dialokasi pada belanja modal untuk membiayai proyek pembangunan sebesar Rp 342 milyar.
Adapun versi pokir yang masuk pada belanja modal ini menurut penjelasan Kepala Balitbangda sebesar Rp 75 miliar. Dengan demikian, dana proyek pembangunan di luar versi pokir jauh lebih besar lagi yaitu sebesar 267 M (342 M – 75 M = 267 M).
“Oleh karenanya tudingan pengusaha itu yang menunjuk versi pokir sebagai penyebab tidak mendapat pekerjaan pembangunan menjadi bias,” sebut Djamu.
Namun tidak perlu merasa aneh, lanjut Djamu, kejadian semacam ini sering terjadi di KBB yang secara langsung menunjukan bahwa hubungan bupati beserta jajarannya dengan DPRD KBB sedang kurang baik-baik saja, atau dengan mengunakan istilah normatif.
“Sinergitas kedua lembaga ini perlu ditingkatkan lagi. Sehingga terkesan saling “lempar bola”,” pungkasnya. ***
