RAGAM DAERAH–Kabupaten Bandung Barat tengah diterpa berbagai isu. Terbaru soal semrawutnya pengelolaan keuangan daerah yang ditandai dengan defisit anggaran dalam tataran realisasi anggaran pada tahun 2022 sampai saat ini.
Bahkan menjelang akhir tahun anggaran 2022, Pemda KBB tidak mampu membayar sebagian proyek pembangunan yang sudah dikerjakan dengan tuntas oleh pihak ketiga, sehingga pembayarannya menjadi beban APBD 2023.
Kendati begitu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada siang hari ini Selasa 9 Mei 2023 telah menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi APBD 2022 KBB dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan opini tertinggi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.
“Terlepas dari berbagai tanggapan terhadap hasil pemeriksaan ini, saya memandang perlu untuk menyampaikan apresiasi khususnya kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan para Pengguna Anggaran yang merupakan pimpinan SKPD yang dengan jerih payahnya melalui berbagai upaya guna meraih opini WTP ini,” ujar Pemerhati Pemerintahan dan Politik Universitas Nurtanio (UNUR), Djamu Kertabudhi.
Ucapan selamat, kata Djamu, perlu disampaikan kepada Bupati Bandung Barat, Hengky kurniawan yang sejak dari awal merasa optimis KBB akan meraih opini WTP lagi seperti tahun sebelumnya.
“Tinggal pertanyaannya, sejauh mana prestasi yang diraih Pemda KBB ini berbanding lurus dengan tingkat kepuasan masyarakat?,” kata Djamu.
Seperti diketahui, BPK dalam melakukan pemeriksaan mendasari kepada 4 parameter dalam menentukan opini, yaitu :
1. Penyesuaian terhadap sistem akuntansi pemerintahan.
2. Kecukupan dalam pengungkapan.
3. Ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
4. Efektifitas sistem pengendalian intern.
“Rupanya pengelolaan keuangan daerah di Pemda KBB tahun 2022 masih memenuhi 4 kriteria ini, sehingga memperoleh opini yang didambakan Bupati beserta jajarannya,” tandas Djamu. ***
