RAGAM DAERAH– Pemerhati Pemerintahan dan Politik Universitas Nurtanio (UNUR), Djamu Kertabudhi angkat bicara pro kontra aksi boikot pilkada oleh kades.
Djamu juga ‘menyentil’ anggota dewan yang berada di daerah pemilihan dimana ruas jalan itu berada (Batujajar, Cihampelas, & Cililin), tidak bersuara.
“Serasa aneh bukan? Sebenarnya upaya Pemda KBB untuk melakukan perbaikan jalan khususnya di wilayah Selatan KBB sedang dilakukan yang bersumber dari dana pinjaman PT SMI sebesar Rp 285 M lebih dengan ruas jalan seluas 55 KM. Namun yang diperbaiki sebatas jalan utama sampai perbatasan Cianjur (cilanggari). Sehingga ruas jalan Cihampelas – bunder tidak termasuk di dalamnya,” sebut Djamu, Jumat 28 Oktober 2022.
Dengan demikian untuk memberikan rasa keadilan, lanjut Djamu, maka sebagian anggaran dalam APBD diarahkan perbaikan jalan di wilayah tengah dan utara.
Menurut Djamu, persoalan itu juga tidak bisa dinilai sebagai luapan emosional sesaat belaka dari kades dan masyarakat.
“Oleh karena itu, dengan rasa bijak, dan tidak terpengaruh oleh nada ancaman pemboikotan pilkada 2024, karena persoalan akan panjang dan semakin rumit. Mengingat bisa masuk ke ranah norma etik dan norma hukum,” ujar Djamu.
Djamu menyarankan, Plt Bupati beserta dan DPRD KBB memasukan dalam program pembahasan RAPBD 2023 yang sedang berlangsung. “Sudah barang tentu ada upaya pengawalan dari pihak anggota dewan yang berada di daerah pemilihan tersebut agar ruas Jalan Cihampelas-Bunder sebagai salah satu prioritas yang akan diperbaiki pada tahun 2023 ini. Apalagi tahun 2023 ini sebagai tahun terakhir masa jabatan kepemimpinan KBB 2018 – 2023,” ungkap Djamu.
Aksi boikot pilkada sebagai reaksi masyarakat yang dipelopori tiga kades yaitu Cihampelas, Mekar Jaya, dan Desa Tanjung Jaya Kec. Cihampelas dengan nada emosional yang sudah sampai di puncak titik didihnya, memasang banier diberbagai tempat strategis termasuk dipampang di tempat parkir kantor kecamatan Cihampelas, karena ruas jalan Kabupaten Cihampelas – Bunder yang melewati tiga desa tersebut sepanjang 9,5 km konon sudah 12 tahun tidak pernah diperbaiki, sehingga dalam kondisi rusak berat.
Para kades beserta camat bukan berarti tidak ada upaya. Setiap tahun secara normatif pengusulan perbaikan jalan melalui mekanisme Musrenbangda sudah ditempuhnya, namun apa daya sampai saat ini belum mendapat respons positif dari pihak penentu kebijakan daerah yaitu Bupati dan DPRD KBB.
Akhirnya reaksi keras muncul dengan nada ancaman bahwa para Kades beserta masyarakatnya akan memboikot pilkada 2024. Dan saat ini beramai-ramai masyarakat setempat menanam pohon pisang dijalan berlubang. “Beberapa tanggapan di media muncul dari beberapa anggota Dewan dengan sudut pandang berbeda, termasuk statemen dari Pejabat Dinas PUPR KBB, sayangnya tidak ada satu pun yang memberikan solusi konkrit,” pungkas Djamu.
Sebelumnya, baligho besar bertuliskan “Masyarakat Desa Mekarjaya dan Tanjungjaya tak Akan Ikut Serta dan Partisipasi dalam Pilkada Sebelum Jalan Cihampelas Bunder Diperbaiki” yang memasang foto kadesnya menjadi perhatian publik dan viral di media sosial. ***
