Iip Saripudin
Ketua DPD KNPI KBB
Pj Bupati Bandung Barat, Arsan Latif pernah dan sering menyuarakan bahwa untuk kebutuhan masyarakat saya siap pasang badan.
Nampaknya pernyataan tersebut perlu diuji secara serius. Mengapa? karena dikalangan terbatas telah beredar kabar bahwa salah satu kebijakan Pj Bupati Bandung Barat adalah menghilangkan seluruh bantuan masyarakat dan kelompok masyarakat berupa hibah tahun 2023, dan saya menduga akan berlaku juga di tahun 2024.
Jika desas-desus ini benar, maka pertanyaannya, masyarakat siapa yang dimaksud Pj Bupati hingga mau pasang badan itu? Bagaimana sikap DPRD tentang kebijakan tersebut? Apa yang harus dilakukan untuk mensikapinya?
Layaknya kabupaten lain, Bandung Barat setiap tahun pasti mengalokasikan anggaran untuk hibah bagi yang telah memenuhi persyaratan. Perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi/lembaga termasuk sekolah, yayasan, masjid, pesantren dan lainnya adalah bagian masyarakat yang bisa menerima hibah dimaksud.
Tentu leading sector yang mengurusi hal itu tersebar diberbagai OPD seperti Bagian Kesra, Kesbang, Dispora, UMKM, Dinsos dan OPD lain terutama yang terkait layanan langsung kepada masyarakat.
Beberapa waktu lalu saat Hengky Kurniawan menjabat Bupati bahkan sudah ada beberapa lembaga (masjid dan pesantren) yang secara simbolis menerima bantuan tersebut. Apakah lembaga ini pun mengalami hal yang sama (penghapusan)?. Jika benar, miris kali nasib bangsa ini.
Sebagai generasi muda dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat KBB itu sendiri, saya merasa terpanggil untuk bisa menghimpun data dan informasi terkait hal ini.
Untuk itu DPD KNPI akan membuka layanan aduan terkait hal ini. Bagi kelompok masyarakat, masjid, pesantren dan lembaga lain yang telah merasa ditetapkan sebagai penerima hibah di APBD Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 bisa membawa data-datanya ke Sekretariat KNPI Kabupaten Bandung Barat.***
