Dua Politisi DPRD Natuna Komitmen Perjuangkan Pendidikan di Midai dan Suak Midai

Dua Anggota DPRD Kabupaten Natuna, H. Pang Ali dan Husin saat kunjungan kerja. f/dani

NATUNA – Komitmen dua anggota DPRD Kabupaten Natuna, H. Pang Ali (PPP) dan Husin (Partai Gerindra) memperjuangkan dunia pendidikan di Kabupaten Natuna tidak perlu diragukan lagi. Mewujudkan komitmen tersebut, keduanya mengumpulkan pelaku pendidikan di Kecamatan Midai dan Suak Midai saat kunjungan Resesnya di dua kecamatan ini yakni di SD Negeri 001 Midai pada Jum’at (13/12/2019).

Mereka yang dikumpulkan Kepala UKSPF (Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal), Kepala PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTs, Guru dan Tata Usaha Se-Kecamatan Midai dan Suak Midai dalam rangka mendengarkan permasalahan, keluhan dan masukan kepada komisinya.

Pertemuan tersebut juga digagas mengingat keduanya duduk di Komisi I yang membidangi Pendidikan, Kesehatan, dan Pemerintahan. Dimana H. Pang Ali sebagai Wakil Ketua Komisi I dan Husin sebagai Anggota. Dalam pertemuan tersebut Pang Ali memyampaikan sesuai latar belakang dia sebagai pendidik dimana memulai karier sebagai guru SD.

“Saya dulu sebelum menjadi anggota DPRD menjadi guru kemudian kepala sekolah, pengawas dan terakhir Kepala UPTD,” ujarnya.

Pang Ali menambahkan, dengan latar belakang tersebut tadi, dia sangat paham permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan. Menurutnya permasalahan tersebut dapat disampaikan untuk selanjutnya bersama koleganya tersebut akan meneruskan dan menindaklanjutinya ke dinas terkait.

“Bapak Ibu silahkan sampaikan apa yang menjadi permasalahan yang di hadapi,” ujarnya.

Sementara itu Politisi Partai Gerindra, Husin menyampaikan, bahwa permasalahan pendidikan menjadi salah satu konsen ke depan selama dia menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Natuna.

“Ada beberapa permasalahan yang menjadi konsen saya yang berhubungan dengan dunia pendidikan di antaranya bantuan TPA, TPQ dan Sekolah Swasta,” ujarnya.

Pertemuan yang digagas untuk menampung, menyerap usulan saran dan masukan dari elemen guru yang ada di Midai dan Suak Midai ini tidak dielakan lagi menjadi sarana curhat para kepala sekolah, guru PNS sampai guru honorer. Berbeda dengan para kepala sekolah yang hadir kebanyakan menyampaikan kekurangan sarana dan prasarana di sekolahnya, guru honorer mengeluhkan nasib mereka yang sudah bertahun-tahun menjadi guru honor belum juga diangkat menjadi PNS.

“Izinkan saya mengungkapkan unek-unek saya pak dewan. Saya honor dari tahun 2007, tetapi tidak juga diangkat menjadi PNS, mau melamar CPNS umur kami sudah lewat, tolonglah cari jalan keluar untuk kami-kami ini,” ujar Ira Supiana salah satu Guru Honorer di SDN 001 Midai

Menanggapi keluhan tersebut Pang Ali menyampaikan kendala yang di hadapi untuk mengangkat CPNS dari tenaga Honorer memang terbentur pada peraturan. Namun pihaknya akan terus memperjuangkan nasib honorer ini melalui P3K.

“Kami akan coba memperjuangkan nasib honorer ini melalui formasi P3K, bersama-sama pemerintah daerah,” ujar Pang Ali.

Sementara itu, Merta Desiana Guru MTs sekaligus pengelola TK Islam Nurul Hikmah Desa Air Kumpai menyampaikan, sekolahnya berdiri sejak 2015 dengan status swasta dan sampai saat ini gedung masih numpang di kantor KB.

“Saya mau menanyakan bagaimana mekanisme pengajuan pembangunan sekolah baru untuk TK pak?,” ujarnya.

Menanggapi usulan tersebut, politisi PPP berjanji akan mencoba mengusulkan bangunan gedung untuk TK tersebut.

“Mudah-mudahan dapat dianggarkan pada tahun 2021,” ujarnya.

Pertemuan yang berlangsung tiga jam ini berhasil menampung aspirasi, masukan dan keluhan dari pelaku pendidikan di Pulau Midai. (dani)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *