RAGAM DAERAH– Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) DPD KNPI Kabupaten Bandung Barat (KBB), Lili Supriatna meminta, Dinas Pemerdayaan Masyarakat Desa (DPMD) KBB bersikap bijak dengan adanya dugaan kades yang terlibat politik praktis di pilkada kali ini.
“Kadis DPMD jangan hanya bisa mengancam memberikan sanksi kepada kepala desa. Tapi seharusnya pinta visi misi para calon kepala daerah untuk diberikan kepada kades agar tahu,” kata Lili, Kamis 10 Oktober 2024.
Lili menyebutkan, semestinya Kadis DPMD bisa menjembatani, agar para calon kenal dengan kepala desa untuk menyampaikan visi misinya.
“Karana siapa pun nanti yang terpilih, 165 desa ini akan menjadi anak buah bupati terpilih,” katanya.
Menurut Lili, yang tidak boleh dilakukan kepala desa adalah menjadi tim kampanye atau tim sukses salah satu calon kepala daerah. Namun, apabila diundang oleh para bakal calon, bisa hadir bisa juga tidak memenuhi undangan tersebut.
“Wajar saja karena kepala desa pejabat politik. Dia (kepala desa) ingin mendengar visi misi para calon dan ini wajib hadir biar tahu. Karena siapa pun calon terpilih kades akan jadi yuser pembangunan di tingkat kewilayahan,” jelas Lili.
Menurut Lili, sebaiknya lima calon yang manggung di pilkada KBB bisa bertemu dengan 165 kepala desa agar tahu tingkat kemiskinan, pendidikan yang rendah, daya beli rendah, pengangguran, dan permasalahan lainnya.
“Kepala desa dan perangkatnya langsung bersentuhan dengan masyarakat jadi wajar para kades ingin tahu visi misi para bakal calon,” ungkapnya.
Jadi lili berharap, ke depan bupati terpilih dalam memberikan anggaran dan program, tidak berbasis dukungan politik rakyatnya saja, tapi berdasarkan dukungan real data eksisting desa tersebut. “Karena semua masyarakat KBB yang memilih atau tidak memilih kepala daerah terpilih adalah warga Bandung Barat, yang harus dapat perhatian dari kepala daerah/wakil kepala daerah ke depan,” ungkapnya.
Kontrak Politik Kades dengan Calon Hal Wajar
Soal kontrak politik, ungkap Lili, hal yang wajar dilakukan oleh kades karena membawa gerbong masyarakat. “Kades tinggal memiliah para calon dengan programnya meregulasi hingga ke tingkat desa, kemana jatuh pilihannya,” sebutnya.
Masyarakat juga diminta cerdas memaknai kontrak politik dan money politik. Kalau money politik adalah uang taktis membagi-bagi uang bertentangan dengan undang-undang pemilu. “Kalau kontrak politik kan semua melakukan itu kalau seandainya jagoannya menang,” selorohnya.
Pihaknya berharap, para calon bisa mengundang seluruh kepala desa untuk menyampaikan visi misinya. *
Lili Menduga, ASN Ikut Dukung Calon untuk Selamatkan Jabatan
Lili juga menduga, ada beberapa ASN KBB ikut berpolitik praktis untuk menyelamatkan jabatannya. “Kalau kades berpolitik ingin menyampaikan aspirasi dengan kondisi wilayahnya. Kalau ASN berpolitiknya dalam rangka menyelamatkan jabatan bisi kena hukuman politik,” tuturnya.
Jabatan ASN, lanjut Lili, bisa terselamatkan oleh kinerjanya yang baik bukan ikut berpolitik praktis. “Lihat saja kan bertebaran mulai mendukung dari tiap calon,” pungkasnya. ****
