NGAMPRAH–Rencana pengajuan penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD) Kabupaten Bandung Barat (KBB), PT Perdana Multiguna Sarana (PMgS) Bandung Barat Rp 75 miliar ditolak mentah-mentah mayoritas fraksi di DPRD KBB.

“Soal anggaran kita harus hitung dulu dengan teliti. Apalagi di tengah wabah Covid-19 tentunya ada keterbatasan anggaran APBD,” ujar Ketua Fraksi Demokrat DPRD KBB, Iwan Setiawan, Selasa (4/8/2020).

Iwan malah mempertanyakan arah kebijakan Pemda Bandung Barat terkait bisnis baru yang akan dijalankan BUMD PT PMgS. “Apakah arah pengembangan BUMD ini bidang air atau bidang lain yang akan dikembang?,” tanya Iwan.

Menurut Iwan, apabila bidang lain yang akan dikembangkan, tidak harus langsung kepada penyertaan modal, akan tapi yang harus direvisi adalah perda dari pendirian BUMD terlebih dahulu. “Kalau berbicara kepada anak perusahaan atau bidang baru tidak langsung masuk pada penyertaan modal tetapi perda BUMD-nya dulu direvisi,” sebut Iwan.

Masalah tersebut juga, Iwan mengatakan, belum dibawa ke Banmus secara mendetail, namun Iwan tetap menpertanyakan arah kebijakan BUMD. “Kalau sudah jelas arah kebijakannya kita perbaiki dasar hukumnya mau seperti apa,” katanya.

Penolakan juga disampaikan Fraksi PKB DPRD KBB soal rencana penyertaan modal PT PMgS KBB Rp 75 miliar. “Kita ingin tahu dulu laporan pertanggungjawaban (LPJ) PT PMgS tpenyertaan modal sebelumnya Rp 35 miliar,” ujar Ketua Fraksi PKB DPRD KBB, Wendi Sukmawijaya.

Wendi mengatakan, pengajuan usulan penyertaan modal BUMD Rp 75 miliar tersebut mencuat di Badan Perencanaan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD KBB.

Anggota Fraksi PDIP DPRD KBB, Iwan Ridwan mengatakan, LPJ penyertaan modal BUMD PT PMgS Rp 35 miliar belum jelas laporan pertangung jawabannya.

“Saya sebagai wakil rakyat harus mempertanggungjawabkan yang sudah dianggarkan untuk PT PMgS juga penggunaannya seperti apa? Karena setiap diundang pihak BUMD tidak bisa menjelaskan secara adminitrasi juga laporan keuangan bahwa uang Rp 35 miliar itu sudah bisa memberikan profit atau belum kepada Pemda Bandung Barat,” ungkapnya.

Anggota Banggar DPRD KBB, Bagja Setiawan mengatakan, jika usulan normatif penambahan penyertaan modal BUMD belum ada saat ini. “Usulan normatif gak ada terus ekspos kebutuhan itu untuk apa,” katanya.

Bagja juga mempertanyakan soal laporan pertanggungjawaban penyertaan modal BUMD PT PMgS sebelumnya Rp 35 miliar.

“Belum ada silakan saja cek kepada dewan yang lain,” kata Bagja. ***



Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *